Pandemi Covid-19

Libur Tahun Baru, Banyuwangi Batasi Kunjungan Obyek Wisata hingga Kafe

Penulis : Rony Subhan
| Sabtu, 26 Des 2020 09:30 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com – Jelang liburan akhir tahun, Kabupaten Banyuwangi memutuskan untuk membatasi jumlah pengunjung di sejumlah tempat yang berpotensi didatangi banyak orang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko penularan baru Covid-19 di daerah selama masa liburan.

Ketua Satgas Covid-19 Banyuwangi, dr Widjilestariono mengatakan pada musim libur akhir tahun 2020 ini pemkab mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya melakukan pembatasan jumlah pengunjung di sejumlah tempat seperti pusat perbelanjaan, pasar modern, kafe dan restoran hingga tempat-tempat wisata.

"Hal ini merujuk pada surat edaran (SE) Bupati Banyuwangi yang diterbitkan pada 18 Desember lalu. Dimana pembatasan dilakukan dengan menetapkan jumlah pengunjung yang diperbolehkan untuk setiap tempat tersebut. Maksimal separuh dari kapasitas," ujar dr Rio sapaan Widji Lestariono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (26/12/2020).

Pembatasan jumlah pengunjung tersebut, lanjut Rio dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19. Mengingat saat ini penularan virus masih terjadi dan trennya meningkat.

"Kami mohon pengertiannya kepada para pengelola tempat wisata, kafe, restoran dan lainnya untuk bisa mematuhi kebijakan ini. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan kita bersama. Baik pengelola maupun pengunjung," ujarnya.

"Karena Pemkab ingin di libur akhir tahun ini, kegiatan perekonomian tetap bisa berjalan namun kesehatan dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas kita semua," imbuhnya.

Rio melanjutkan, selain melakukan pembatasan pengunjung di sejumlah tempat, surat edaran tersebut juga mengimbau kepada seluruh warga Banyuwangi untuk mengutamakan tinggal di rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak. Serta mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada.

"SE ini juga dibarengi dengan kebijakan operasi yustisi yang secara rutin akan diintensifkan oleh unsur Satgas Covid kabupaten dan kecamatan yang terdiri atas Satpol PP dan TNI/Polri. Operasi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan, maka seluruh warga harus selalu tertib protokol kesehatan agar tidak mendapatkan sanksi," pinta Rio.

"Sanksi yang diberlakukan sesuai dengan pergub no 50 ahun 2020 adalah berupa sanksi sosial hingga pemberlakuan denda hingga Rp 350 ribu," tambahnya.

SE Bupati tersebut, berlaku mulai surat dikeluarkan yakni 18 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau ada kebijakan baru penanggulangan Covid-19.

"Sekali lagi, kami mohon agar seluruh warga dan pengelola usaha bisa memahami adanya kebiajakan ini. Dengan kerja sama dan pengertian kita semua maka penularan Covid-19 di daerah bisa kita cegah," pungkasnya.