Sabtu, 20 Jun 2026 07:39 WIB

Sederet Pembangunan di Ponorogo 5 Tahun Dipimpin Ipong-Soedjarno

  • Penulis : Advertorial
  • | Selasa, 25 Agu 2020 13:32 WIB
Lima tahun pembangunan di Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni dan Wakil Bupati Soedjarno
Lima tahun pembangunan di Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni dan Wakil Bupati Soedjarno

jatimnow.com - Pembangunan di semua bidang di Ponorogo terus mengalami peningkatan selama lima tahun kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni dan Wakil Bupati Soedjarno. Peningkatan dilakukan dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Infrastruktur harus memadai agar mampu menyokong produktivitas, meningkatkan kemajuan wilayah dan membuat masyarakat lebih sejahtera," terang Bupati Ipong, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Ribuan Jemaah Hadiri Tabligh Akbar Seabad Gontor

Selama lima tahun memimpin Ponorogo, perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas. Setiap tahunnya, anggaran banyak dialokasikan untuk perbaikan jalan.

Saat ini, 572,35 kilometer (62,48 persen) jalan kabupaten di Ponorogo dalam kondisi baik. Di awal pemerintahan Bupati Ipong dan Wabup Soedjarno, jalan kabupaten yang dalam kondisi baik, baru sepanjang 490,1 kilometer. Sedangkan jalan rusak berat mencapai 74,08 kilometer.

"Membenahi infrastruktur itu butuh waktu," tambahnya.

Kualitas jalan poros desa pun terus ditingkatkan. Sebab Bupati Ipong menyadari bahwa infrastruktur desa yang berkualitas dapat memacu perekonomian warganya.

Saat ini, 379,45 kilometer jalan poros desa sudah dalam kondisi baik atau mencapai 56,81 persen dari total panjang jalan poros desa yang mencapai 667,87 kilometer.

"Karena kualitas dan kuantitas prasarana dasar itu penting dalam mendukung produktivitas masyarakat," papar Bupati Ipong.

Bupati Ipong menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas sektor tersebut.

Kualitas hidup warga POnorogo juga terus ditingkatkan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), perbaikan sanitasi rumah hingga penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

"Peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat menjadi sasaran kami," tambahnya.

Saat ini jumlah rumah berstatus layak huni di Ponorogo meningkat menjadi 285.606 unit atau sebanyak 93,55 persen. Sementara, jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak berjumlah 270.437 unit atau sejumlah 79,73 persen.

Juga semakin banyak rumah yang dapat mengakses air bersih. Terkini ada sebanyak 322.646 rumah terdata sebagai pengguna air bersih atau 95,12 persen.

Baca Juga: Muscab X PPP Ponorogo, Empat Nama Mencuat Pimpin Partai

"Berbagai upaya yang dilakukan ini demi mewujudkan Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius," terang Bupati Ipong.

Berbagai formula juga diterapkan Bupati Ipong dan Wabup Soedjarno dalam memajukan pendidikan di Ponorogo. Hal itu mengacu bahwa salah satu kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah melalui pendidikan.

"Baik guru maupun siswa harus mendapat perhatian yang baik dari pemerintah," ujar Bupati Ipong.

Di era pemerintahan Bupati Ipong dan Wabup Soedjarno, pertama kalinya para guru madrasah diniyah (madin), guru swasta dan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapat perhatian. Mereka diberi insentif tahunan senilai Rp 1,2 juta. Total penerima dari ketiga kelompok guru tersebut mencapai 8.234 orang.

"Ini bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru madin, swasta dan PAUD," paparnya.

Para pelajar di Ponorogo pun mendapat berbagai bantuan. Pertama bantuan khusus siswa miskin (BKSM) dengan nominalnya Rp 175 ribu, ditujukan kepada 43.633 siswa miskin di jenjang SD dan SMP. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan peralatan sekolah para siswa tersebut.

Baca Juga: Jembatan Merah Putih Presisi di Ponorogo Permudah Akses Warga dan Anak Sekolah

Kedua bantuan untuk 474 anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan nominal Rp 800 ribu untuk siswa SD, Rp 900 ribu untuk siswa SMP dan Rp 1 juta untuk siswa SMA.

Bupati Ipong dan Wabup Soedjarno juga menerbitkan surat perintah tugas (SPT) kepada guru tidak tetap (GTT). SPT berguna bagi GTT sebagai persyaratan menempuh sertifikasi. Harapannya, kesejahteraan GTT meningkat dengan diberikannya tunjangan sertifikasi.

"Guru-guru di Ponorogo juga terus ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai program sharing dengan pemerintah pusat," sambung Bupati Ipong.

Tahun ini, Pemkab Ponorogo juga menerapkan sistem online dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Inovasi itu penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi warga.

Tak heran bila berbagai kepedulian yang ditunjukkan itu membuat Bupati Ipong diganjar penghargaan Dwija Praja Nugraha oleh Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Di masa Pandemi Covid-19 ini, siswa, guru dan seluruh masyarakat harus tetap semangat. Pandemi tidak boleh menjadi halangan untuk terus menimba ilmu," pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.