Ini Langkah KPPU Amankan Harga Bahan Pokok di Jatim

Penulis : Jajeli Rois
| Sabtu, 10 Agu 2019 11:31 WIB

Kegiatan 'Diseminasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok'

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Kanwil IV KPPU mengajak pemangku kebijakan di Jawa Timur untuk mengamankan harga bahan pokok.

Hal ini terungkap dalam kegiatan 'Diseminasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok' bagi aparatur Pemerintah Daerah dan pelaku usaha bidang barang kebutuhan pokok di Jawa Timur, Jumat (9/8) di Hotel Aria Centra Surabaya.

Acara yang digelar Direktorat Jenderal Perdagangan Negeri Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim ini dibuka langsung oleh Suhanto, Direktur Jenderal Perdagangan Negeri Kementerian Perdagangan.

Selain Suhanto dihadirkan beberapa narasumber dari Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Satgas Pangan Polda Jawa Timur dan Kanwil IV KPPU Surabaya.

Dendy R Sutrisno, Kepala Kanwil IV KPPU mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan terbaru terkait barang kebutuhan pokok.

Sekaligus mengajak para pemangku kebijakan di Jawa Timur mulai mempersiapkan diri menghadapi pergerakan harga bahan pangan pokok.

"Belajar dari pengalaman Jawa Timur dalam menjaga stabilisasi harga bahan pangan pokok jelang hari besar keagamaan 3 tahun terakhir ini, sudah saatnya mulai melakukan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga sejak dini dengan berpatokan pada analisa data yang lebih komprehensif," katanya.

Diperlukan upaya serius mengupgrade sistem informasi yang sudah dimiliki saat ini (Siskaperbapo) dari kumpulan informasi pergerakan harga menjadi informasi jumlah pasokan di pasar. Informasi tentang harga dan volume ini menjadi penting sebagai pengambilan kebijakan.

"Kami meyakini bila Jawa Timur bisa memiliki data pergerakan harga sekaligus volume pasokan di pasar setiap hari, maka pemerintah daerah dapat memformulasikan sejak dini langkah-langkah efektif sesuai dengan tren dan siklus masing-masing komoditas" ujarnya.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi navigasi usaha bagi para petani, peternak, dan nelayan rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya menjadi lebih rasional dan efisien.