Senin, 22 Jun 2026 02:41 WIB

TKN Sebut Gaji Guru Honorer Hingga KIP Jadi Fokus Jokowi-Ma'ruf Amin

  • Penulis : CF Glorian
  • | Kamis, 14 Mar 2019 16:44 WIB
Dewan Penasehat TKN, Muhammad Romahurmuziy di Blitar
Dewan Penasehat TKN, Muhammad Romahurmuziy di Blitar

jatimnow.com - Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Capres-Cawapres Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Muhammad Romahurmuziy menyebut KH Ma'ruf Amin sudah memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi Debat Pilpres 2019 yang menghadirkan dua cawapres pada 17 Maret.

Rommy menjelaskan, program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan akan direalisasikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program yang sudah on the track itu akan disampaikan dalam Debat Pilpres nanti.

Baca Juga: Dosen Ilmu Politik Unesa Soroti Konsolidasi Kekuasaan-Strategi Geopolitik Nasional

"Sebagai contoh upaya pembukaan lapangan kerja dengan peningkatan kesejahteraan adalah peningkatan plafon penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Jika selama ini menerima Rp 1.890.000 per tahun, maka bila Jokowi terpilih akan ditingkatkan menjadi Rp 3.780.000 per KK (kepala keluarga) penerima manfaat per tahunnya. Dan itu sudah mulai terealisasi Februari 2019 kemarin," ungkap Rommy di Blitar, Kamis (14/3/2019).

Selain plafon anggaran, cakupan penerima PKH juga akan ditingkatkan jika Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya, penerima PKH akan ditambah 180 persen menjadi 28 juta KK.

Baca Juga: Menyoal Konsistensi Komunikasi Publlik Pejabat Negara

Peningkatan cakupan ini juga akan berlaku bagi penerima KIP. Selain itu, pemerintah akan menaikkan premi untuk menanggulangi defisit BPJS.

"Selama ini pemerintah telah menggunakan anggaran dari DPR yang diberikan kepada bendahara umum negara. Yang pertama untuk meningkatkan plafon PKH dan kedua menutup defisit BPJS kesehatan," beber Rommy yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Baca Juga: PKS Jatim Siapkan Pasukan Trainer API, Cetak Pemimpin Lewat Sistem

Rommy menambahkan, Jokowi juga sedang memikirkan keberadaan para guru di Indonesia. Menurutnya, jumlah guru di Indonesia berada pada rasio di bawah 1:15, angka yang masuk lima besar jumlah guru terbanyak di Asia Tenggara.

"Artinya satu guru mengajar 15 siswa. Namun jumlah itu termasuk honorer yang dihitung. Masalahnya kemampuan negara untuk mengangkat mereka. Dan itu masih kita lakukan penyisiran agar anggaran negara bisa digunakan untuk mengangkat mereka. Paling tidak masuk P3K, paling minim gajinya disamakan dengan PNS," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.