Menata Kebudayaan dengan Helm Proyek atau Tikar Musyawarah?

jatimnow.com - Pernyataan AH Thony menarik bukan karena keras, melainkan karena justru terdengar seperti orang yang sedang mencoba mengingatkan: jangan sampai kebudayaan lahir dari bunyi pintu digedor, surat pengosongan, dan prasangka publik yang berlarian lebih cepat daripada klarifikasi.

Sebab, publik terlanjur menangkap kesan dramatik: lahirnya Dewan Kebudayaan Surabaya seolah menjadi episode baru setelah gonjang-ganjing ruang Dewan Kesenian Surabaya di kompleks Balai Pemuda Surabaya.

Baca Juga: Besutan Melangkah ke Jakarta, Bawa Misi Menyelamatkan Ludruk

Padahal, menurut Thony, lahirnya DKebS murni amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bukan hasil merger DKS dan DKKS.

Masalahnya, publik jarang membaca pasal. Publik membaca suasana. Dan suasana memiliki kemampuan lebih liar daripada konferensi pers.

Kalau kantor dikosongkan, lalu terdengar kabar kantor baru akan berada di lokasi yang sama, maka imajinasi rakyat segera bekerja seperti penulis sinetron kejar tayang: “Oh… ini penggantian pemain.”

Padahal, bisa jadi kenyataannya jauh lebih administratif dan normatif. Tetapi dalam dunia kebudayaan, kesan sering lebih berisik daripada keputusan resmi.

Ironisnya, kebudayaan di negeri ini memang sering dimulai dengan spanduk penolakan terlebih dahulu, baru sesudahnya seminar tentang harmoni.

Yang menarik dari pernyataan Thony adalah soal “warisan peradaban”. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menampar cukup halus.

Sebab, kebudayaan bukan sekadar soal membentuk lembaga baru, menyusun struktur, membagi komisi, membuat logo, atau mencetak stempel. Kebudayaan adalah cara manusia memperlakukan manusia lain ketika berbeda kepentingan.

Kalau sejak awal yang terasa justru aroma saling curiga, maka publik akan bertanya: ini sedang membangun rumah budaya atau sedang lomba tarik tambang legalitas?

Di titik ini, Surabaya seperti sedang mengalami paradoks kecil. Kota ini punya sejarah heroik. Kota perlawanan. Kota yang dalam narasi besar republik dikenal karena keberanian mempertahankan harga diri.

Tetapi di era modern, pertarungan kadang tidak lagi memakai bambu runcing. Yang dipakai justru notulensi rapat, surat disposisi, dan grup WhatsApp yang lebih menegangkan daripada adegan perang.

Peradaban ternyata bisa retak bukan hanya oleh meriam, tetapi juga oleh komunikasi yang gagal matang.

Membentuk organisasi kebudayaan sendiri sesungguhnya sudah rumit sejak dalam pikiran. Apalagi jika masa kerjanya hanya tiga tahun dengan sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang harus disentuh. Itu ibarat diberi tugas membangun kapal sambil kapal sudah berlayar dan penumpangnya saling memberi saran.

Belum lagi persoalan paling klasik dalam organisasi: manusia. Dalam teori manajemen modern, konflik organisasi dianggap wajar. Dalam praktik kebudayaan Indonesia, konflik organisasi dianggap olahraga harian.

Baca Juga: Dewan Kesenian Surabaya Persoalkan Ultimatum 7 Hari Pengambilan Gamelan

Ada tipe orang yang kalau berada di depan, larinya terlalu cepat sampai lupa menoleh kawannya masih di tikungan atau sudah tercebur selokan.

Ada tipe tengah. Ini yang paling dramatik. Di depan benturan, di belakang didorong, di kanan-kiri saling menyikut. Biasanya wajahnya cepat tua karena tiap rapat menjadi bantalan emosi kolektif.

Ada pula tipe belakang. Ini yang paling tenang. Kerjanya “nggandoli”. Dalam filosofi Jawa, nggandoli bukan sekadar bergantung. Ia sudah hampir menjadi cabang ilmu sosial tersendiri: ikut bergerak tanpa banyak menggerakkan.

Celakanya, dalam organisasi kebudayaan, ketiga tipe itu sering hadir bersamaan dalam satu meja.

Akhirnya, rapat menjadi seperti pertunjukan ludruk absurd: yang lari di depan merasa paling visioner, yang di tengah merasa paling tersiksa, yang di belakang merasa paling aman sambil sesekali berkata, “Pokoknya saya ikut keputusan bersama…” Padahal, keputusan bersamanya belum ada.

Karena itu, memulai sesuatu dengan aroma damai sebenarnya bukan sekadar soal etika, tetapi strategi kebudayaan. Musyawarah memang tidak selalu cepat.

Kadang bertele-tele. Kadang lebih panjang dari sambutan panitia. Tetapi sejarah menunjukkan: lembaga budaya yang lahir dari komunikasi biasanya lebih tahan lama dibanding yang lahir dari ketegangan.

Baca Juga: Dewan Kesenian Surabaya Laporkan Dugaan Hilangnya Aset Budaya ke Polisi

Kebudayaan memerlukan legitimasi moral, bukan hanya legitimasi administratif. Sebab, seniman mungkin bisa menerima kalah argumentasi, tetapi sulit menerima perasaan tidak dihormati.

Di sinilah falsafah Pancasila sering diuji, bukan di podium upacara, melainkan di ruang rapat berpendingin udara yang notabene lebih dingin daripada hubungan antar-manusia di dalamnya.

Mungkin Surabaya memang perlu mengingat kembali satu hal sederhana: kota ini besar bukan hanya karena keberanian melawan, tetapi juga karena kemampuan hidup bersama setelah pertarungan selesai.

Dan kebudayaan seharusnya menjadi ruang yang mengajari generasi muda cara berbeda pendapat tanpa harus saling mengosongkan makna.

Sebab, bila setiap persoalan budaya selalu diawali kegaduhan, publik lama-lama bisa bingung membedakan mana forum kebudayaan dan mana gladi resik demonstrasi.

Padahal idealnya, kebudayaan adalah tempat orang duduk bersama sebelum berdiri saling berhadapan.

Oleh: Meimura “Besut Jogo Regol”
Budayawan Surabaya

Editor : Ali Masduki

URL : https://jatimnow.id/baca-84562-menata-kebudayaan-dengan-helm-proyek-atau-tikar-musyawarah