Minggu, 07 Jun 2026 01:13 WIB

Gus Irfan Menteri Haji, Ini Peluang dan Tantangan di KHU Baru

  • Penulis : Ali Masduki
  • | Selasa, 09 Sep 2025 12:44 WIB
Irfan Yusuf ketika di lantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. (Foto/Setpres)
Irfan Yusuf ketika di lantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. (Foto/Setpres)

jatimnow.com - Sejarah baru terukir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 September 2025. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah (KHU) pertama Republik Indonesia.

Pelantikan tersebut menandai transformasi signifikan dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi sebuah kementerian yang berdiri sendiri. Dahnil Anzar Simanjuntak turut dilantik sebagai Wakil Menteri, mendampingi Gus Irfan dalam mengemban amanah baru ini.

Baca Juga: Jangan Biarkan Kasus MBG Tenggelam

Mochamad Irfan Yusuf, yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Irfan, bukanlah figur asing di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan dunia pesantren. Lahir di Jombang pada 24 Juni 1962, Gus Irfan adalah cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.

Pengalamannya di dunia pesantren sangat kaya, mulai dari menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng (1989–2006), Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy’ari, hingga memimpin Pesantren Al-Farros. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman di lembaga keuangan berbasis pesantren, PT BPR Tebuireng.

Dari segi pendidikan, Gus Irfan merupakan alumnus Universitas Brawijaya (UB) Malang, tempat ia meraih gelar sarjana dan magister.

Ia kemudian meraih gelar doktor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan fokus pada Manajemen Pendidikan Islam. Kombinasi antara tradisi pesantren dan pendidikan modern ini menjadikannya sosok yang unik dan kompeten.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan aktif di dunia politik sebagai kader Partai Gerindra. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029, namun masa baktinya terbilang singkat karena kemudian ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BP Haji dan Umrah pada tahun 2024.

Kombinasi latar belakang pesantren, akademis, pengalaman di bidang ekonomi umat, dan politik menjadikan Gus Irfan sebagai figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Kehadirannya diharapkan membawa angin segar dan perspektif baru dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia.

Menurut Ketua Litbang DPP AMPHURI, Ulul Albab, penunjukan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah membuka berbagai peluang signifikan bagi perbaikan dan pengembangan sektor haji dan umrah di Indonesia.

Pertama, dengan struktur kementerian yang lebih fokus, diharapkan pengelolaan haji dan umrah dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Kedua, dana kelolaan BPKH yang mencapai Rp188,86 triliun pada tahun 2025 berpotensi dikelola secara lebih strategis dan produktif.

Ketiga, jaringan moral Gus Irfan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, dapat dimanfaatkan untuk diplomasi yang lebih tajam dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam.

Baca Juga: MBG, Korupsi dan Kegagalan Tata Kelola Kebijakan

Keempat, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu membangun sinergi yang erat dengan berbagai asosiasi dan pelaku usaha, seperti AMPHURI.

Kelima, KHU perlu merespons dengan baik program modernisasi haji dan umrah "Saudi Vision 2030" agar jamaah Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Tantangan Berat Menanti

Di balik peluang-peluang besar yang terbentang, Kementerian Haji dan Umrah juga menghadapi serangkaian tantangan yang tidak bisa dianggap remeh.

Pertama, harmonisasi peran antara BPKH, Kemenag, dan berbagai operator haji menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi.

Kedua, defisit biaya operasional haji yang mencapai Rp7,5 triliun pada tahun 2024 menuntut solusi segera dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dimanakah Ibukota Indonesia yang Sebenarnya?

Ketiga, antrean panjang jamaah haji yang mencapai 5,4 juta orang dengan masa tunggu hingga puluhan tahun memerlukan inovasi sistem keberangkatan yang lebih efektif.

Keempat, Kementerian Haji dan Umrah perlu mengembangkan strategi digital yang mandiri untuk mengontrol visa dan mengurangi ketergantungan pada platform digital asing.

Kelima, penegakan hukum terhadap penyelenggara umrah dan haji ilegal harus diperketat demi melindungi hak-hak jamaah dan menjaga ekosistem usaha yang sehat

"Atas nama ketua ICMI Jatim dan juga Ketua Bidang Litbang DPP Amphuri, saya mengucapkan selamat dan sukses buat Gus Irfan atas amanat yang diembannya. Semoga Allah memudahkan, meridhohi serta melancarkan semua urusanya. Amin," ujar Ulul Albab.

Gus Irfan memikul beban sejarah sebagai menteri pertama yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan ia dapat mengemban amanah ini dengan sukses dan membawa kemajuan bagi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Editor : Ni'am Kurniawan
Berita Terbaru

Tuai Polemik, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Sidak Proyek Swalayan Jalan Cokro

Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan kelengkapan izin proyek di atas lahan seluas 1,3 hektare tersebut.

Update Kepulangan Haji 2026: 7.581 Jemaah Tiba via Debarkasi Surabaya

Update kepulangan haji 2026 Debarkasi Surabaya: 7.581 jemaah dari 20 kloter tiba di Tanah Air. 2 jemaah asal Malang wafat, 3 lainnya dirawat di RS Arab Saudi.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Jember, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh

Pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki para lansia merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa.

Plt Bupati Tulungagung Ajak Masyarakat Lakukan Pemilahan Sampah Dari Sumber

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Pemkab Tulungagung gelar deklarasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pakar Ingatkan Ancaman Krisis Energi

Pakar lingkungan soroti krisis energi, penumpukan sampah, hingga bahaya mikropolutan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Peringati Hari Pers Nasional, PWI Tulungagung Siapkan Literasi Media

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyampaikan apresiasi atas dedikasi insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.