7 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Pusat saat Audiensi dengan DPRD Ponorogo
- Penulis : Ahmad Fauzani
- | Kamis, 04 Sep 2025 20:30 WIB
jatimnow.com - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendatangi Gedung DPRD Ponorogo pada Kamis (4/9/2025). Berbeda dari aksi sebelumnya, mereka tidak menggelar unjuk rasa di jalanan, melainkan memilih menyampaikan aspirasi melalui forum audiensi.
Pantauan di lokasi, mahasiswa tampak mengenakan jas almamater masing-masing. PMII dengan jas biru dan IMM dengan jas merah duduk bersama di ruang paripurna DPRD Ponorogo. Kehadiran mereka disambut langsung oleh pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno bersama para wakil ketua: Evi Dwitasari, Pamuji, dan Anik Suharto.
Baca Juga: Ratusan Prajurit TNI Turun Gunung Bangun Infrastruktur Desa di Ponorogo
Tak hanya itu, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga hadir. Di antaranya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, serta perwakilan Kodim 0802 Ponorogo.
Ketua PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa, menegaskan bahwa pihaknya memilih jalur audiensi agar aspirasi mahasiswa tersampaikan tanpa menimbulkan keresahan.
“Kami datang dengan tujuan dialog, bukan demonstrasi. Mahasiswa adalah agent of control, kami berkewajiban menyuarakan suara rakyat tanpa anarkis dan provokatif,” ujarnya.
Azizah menyampaikan, setidaknya ada tujuh tuntutan yang mereka bawa. Salah satunya mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset serta mengawal pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat.
Senada, Ketua IMM Ponorogo, Robby Rizky, menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti persoalan di tubuh Polri.
“Sudah banyak laporan masyarakat soal tindakan represif aparat. Kami menuntut evaluasi besar-besaran agar penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan,” kata Robby.
Selain itu, IMM juga menolak aturan terkait pengambilalihan rekening pasif oleh pemerintah melalui PPATK. Menurutnya, kebijakan tersebut merugikan banyak pihak, termasuk pengusaha lokal.
“Beberapa warga Ponorogo mengaku tabungan mereka dibekukan, padahal hanya digunakan untuk menyimpan uang. Hal ini jelas merugikan,” tambahnya.
Baca Juga: Sambut 100 Tahun, Gontor Siapkan Buku Rekam Jejak dan Kontribusi Bagi Bangsa
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi mahasiswa.
"Audiensi ini kami terima dengan baik. Forkopimda juga hadir agar komunikasi bisa jelas dan terbuka,” kata Dwi Agus.
Berikut poin tuntutan yang disampaikan PMII dan IMM Ponorogo dalam audiensi di DPRD:
1. Menghentikan tindakan represif aparat dalam pengawalan aksi massa serta mengevaluasi aparat yang melakukan pelanggaran HAM.
2. Mengawal pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta mendesak audit independen atas seluruh anggaran dan fasilitas DPR.
Baca Juga: Mahasiswa Tulungagung Gelar Aksi, Soroti Pemadaman Bergilir yang Dilakukan PLN
3. Menarik kembali atau merevisi RKUHAP dengan melibatkan publik, akademisi, dan lembaga independen.
4. Menolak kebijakan pengambilalihan rekening pasif oleh pemerintah melalui PPATK.
5. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
6. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Polri atas tindakan represif kepada masyarakat.
7. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, tanpa arogansi dan intimidasi, serta menjamin supremasi hukum yang transparan dan adil.
Editor : Yanuar D
