Pj Gubernur Jatim Dorong BPD Adaptasi Dunia Digital dan Transformasi Ekonomi
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Kamis, 16 Jan 2025 22:25 WIB
jatimnow.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku optimis terhadap peran penting Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) yang difasilitasi BPD Jatim di Grand Mercure Hotel Malang, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga: Jenis dan Bobot Sapi Kurban Orang Nomor 1 di Jatim
“Kami optimis, BPD sebagai penggerak ekonomi daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
“Tentu semua itu harus dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang kuat melalui program yang berpihak pada sektor UMKM, peningkatan daya saing daerah dan penguatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Namun demikian, kata Adhy, untuk menunjang itu semua, BPD juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya di era digitalisasi dan transformasi ekonomi saat ini.
Dimana digitalisasi dan transformasi teknologi, memberikan peluang dalam penguatan tata kelola, inovasi layanan digital, hingga upaya perluasan inklusi keuangan agar BPD tetap kompetitif untuk meningkatkan peran dan kinerja BPD yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap transaksi keuangan, memberi peluang yang harus disikapi dengan bijak. Karenanya, adaptasi terhadap teknologi digital menjadi kebutuhan utama bagi BPD,” ungkapnya.
“Sehingga, BPD tetap mampu kompetitif dan mempertahankan nasabah yang kini lebih memilih transaksi digital melalui smartphone. Satu genggaman mobile banking dengan fitur kekinian menjadi daya tarik dan mempermudah akses dalam transaksi keuangan,” tambah Adhy.
Baca Juga: Telkom Dorong Transformasi Digital Pendidikan Melalui Program Pijar Sekolah
Di samping itu, Adhy pun mengingatkan, hadirnya digitalisasi teknologi di sektor perbankan ini juga menghadirkan tantangan ancaman kejahatan siber (Cyber Crime), yang meliputi pencurian data dan kebocoran data pribadi nasabah, sehingga berdampak pada kerugian financial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.
Di Indonesia sendiri, lanjut Adhy, tercatat lebih dari 1.900 serangan siber dalam sebulan yang menargetkan email perbankan. Bahkan, sektor perbankan ini menjadi yang terbesar kedua sebagai target terbesar dalam kejahatan siber.
“Oleh karenanya, diperlukan strategi dan langkah kongkret serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan dan lembaga keamanan siber untuk memperbaiki security sistem dan memastikan transformasi digital berjalan aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dengan adanya seminar dan Rakernas seperti FKDK-BPDSI ini, menjadi momentum berharga untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi dalam meningkatkan keamanan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah masing-masing.
Baca Juga: Unusa Gandeng KCGI Jepang Garap Sistem Kuliah Berbasis AI
“Semoga Seminar dan Rakernas ini dapat menjadi pijakan awal yang kokoh dalam mempererat sinergi, serta bisa menghasilkan solusi inovatif dalam memajukan perekonomian bangsa,” tandasnya.
Senada dengan yang disampaikan Pj Gubernur Adhy, Ketua Umum FKDK-BPDSI Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa pertemuan semacam ini diharapkan mampu menambah wawasan dan saling bertukar pikiran.
Selain itu, sambungnya, juga bisa memperkaya dan memperkuat pengawasan aktif Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diterapkan secara konsisten agar BPD dapat tumbuh, sehat dan berkelanjutan.
“Pengawasan ini juga memastikan pelaksanaan kepatuhan pada ketentuan/peraturan, sistem pengendalian internal yang efektif guna meminimalisir terjadinya resiko yang dihadapi BPD dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak buruk pada BPD itu sendiri,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
