Minggu, 14 Jun 2026 09:17 WIB

DPRD Bangkalan Kritisi Penerapan Kembali Parkir Sistem Karcis

Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib.
Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib.

jatimnow.com -  Pemkab Bangkalan telah menghapus sistem parkir berlangganan dan kembali menerapkan parkir sistem karcis atau konvensional. Namun DPRD setempat mengaku tak dilibatkan dalam penerapan kebijakan itu.

Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib juga mengaku tak mengetahui alasan penerapan kebijakan itu.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Libatkan 616 Jukir Perluas Parkir Digital, Siapkan 3 Skema Bayar

“Anggota DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kami juga belum tahu alasan mengapa parkir kembali ke sistem konvensional," ujarnya, Rabu (18/12/2024).

Ia juga menilai, penerapan kembali sistem karcis pada parkir merupakan bentuk kemunduran.

"Ini justru terlihat seperti langkah mundur,” tegasnya.

Hotib menyoroti bahwa tren pengelolaan parkir di berbagai daerah saat ini mengarah pada digitalisasi, baik menggunakan e-parking, QRIS, maupun voucher elektronik.

Sistem modern ini dinilai lebih efisien dan transparan, berbeda dengan kebijakan yang kembali ke metode lama.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Parkir Liar di SLG Kediri, Temukan Karcis Fotokopian

“Semua daerah diarahkan untuk memodernisasi sistem pajak dan retribusi, termasuk parkir. Kenapa Bangkalan malah mundur? Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti ketergantungan fiskal Bangkalan terhadap transfer dari pusat yang mencapai lebih dari 85%.

Ia menilai modernisasi pajak dan retribusi adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendukung pembangunan.

Baca Juga: Diduga Sengaja Lompat ke Sungai Tunjung Bangkalan, Ibu dan Anak Ditemukan Tewas

“Kemandirian fiskal kita masih rendah, pendapatan asli daerah hanya sekitar 10-12%. Kalau parkir dikelola secara modern, ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Hotib juga memastikan bahwa DPRD akan segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta penjelasan terkait kebijakan ini.

“Kami akan memanggil Dishub untuk membahas ini lebih lanjut. Harus ada transparansi dalam kebijakan yang menyangkut pelayanan publik,” pungkasnya.

Editor : Zaki Zubaidi
Berita Terbaru

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.

Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

Pihak takmir masjid dan warga jemput pelaku di rumah, kini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib.