Aksi di Dewan, Guru Honorer: Pakde Jokowi, Kurangkah Pengabdianku!

Penulis : Arry Saputra
| Selasa, 18 Sep 2018 17:20 WIB

Puluhan guru honorer saat beraksi di gedung Dewan Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di Surabaya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Para guru honorer ini duduk di depan pintu masuk gedung DPRD beralas karpet memegang papan bertuliskan tuntutan-tuntutannya.

Tuntutannya itu berisi ‘PNS/ASN Harga Mati, Angkat Honorer Menjadi ASN, Pakde Jokowi Kurangkah Pengabdianku, Revisi UU ASN No 5/2014, Menjadi Honorer Bukan Mimpi Kami’.

Selain itu, mereka juga mengadakan doa bersama untuk memperjuangkan nasib mereka sebagai honorer kategori 2 Indonesia agar bisa menjadi ASN.

Sekertaris FHK2I di Surabaya Adiran menjelaskan bahwa tuntutan para pendemo sangatlah sederhana yakni tolak Permenpan RB No 36-37 tahun 2018. Dimana pemerintah dalam hal ini MenpanRB sengaja menginginkan dan melanggar perjanjian terhadap honorer dengan tidak akan mengangkat CPNS umum sebelum permasalahan honorer K2 terselesaikan.

"Pada tanggal 6 September 2018 Kemenpan RB dengan Sekda seluruh Indonesia mengadakan CPNS umum. Hal ini sangat bertentangan dengan upaya legislatif DPR RI melalui hak inisiatifnya merevisi UU ASN No 5 tahun 2014," terang Adiran kepada wartawan di sela-sela aksi.

Adiran melanjutkan, honorer K2 yang tercatat pada tahun 2005, mengakomodir usia di bawah 35 tahun ke bawah. Padahal, jumlah honorer K2 yang murni di atas 40 tahun ke atas.

Di Surabaya, yang sudah tercatat di BKN sebanyak 2.200 orang, namun saat diverifikasi berdasarkan Permenpan RB yang baru hanya tersaring 17 untuk tes CPNS.

"Kami merasa tidak diuntungkan, tidak ada keadilan di sini. Ini ternyata di seluruh Indonesia. Kami di seluruh provinsi serempak melakukan aksi ini, di Banyuwangi saat ini mogok massal mulai hari ini hingga 3 hari ke depan di depan gedung DPRD. Kami ingin merubah nasib menuntut pemerintah untuk merevisinya,” kata dia.

Adiran mengatakan jika aksi damai di seluruh kabupaten/kota tidak mendapatkan respon dari pemerintah, pihaknya berencana akan mengadakan rakornas seluruh Indonesia. Ini dilakukan untuk menyiapkan Presiden FHK2I dan badan legislasi untuk membahas aksi terakhir.

"Kami akan mengadakan rakornas untuk membahas aksi terakhir dengan melibatkan seluruh honorer tumplek-blek di Jakarta. Sekitar 439 ribu honorer nanti akan berangkat ke sana," pungkasnya.