Pembelian LPG 3 Kg di Surabaya Diperketat, Penjual Wajib Lapor Data Pelanggan

jatimnow.com - Pemerintah Pusat mulai memberlakukan kebijakan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. Kebijakan ini dilakukan agar pengguna LPG 3 kg tepat sasaran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan subsidi LPG 3 kg harus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Surabaya Uji Coba Aplikasi Perlinsos, Pendataan Bansos 15 Menit Jadi

"Saya sepakat, semua subsidi itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wong sugih, ojok jaluk subsidi (Orang kaya jangan minta subsidi)," kata Wali Kota Eri, Senin (10/6/2024).

Untuk memastikan kebijakan LPG 3 kg di Surabaya berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penjualan.

Baca Juga: Surabaya Jadi Percontohan Program Indonesia - UEA Cegah Sampah Plastik ke Laut

"Kita lakukan (pengawasan) nanti. Semua penjual LPG nanti harus membuat laporan untuk siapa saja yang beli 3 kg. Karena kalau untuk kepentingan umat, ya kita mesti tegak lurus," tegas dia.

Ia menekankan ke masyarakat yang mampu hendaknya membeli LPG 12kg. Artinya, bukan memanfaatkan subsidi LPG 3 kg, yang diperuntukkan bagi rakyat miskin.

Baca Juga: Melihat Jejak Soekarno di Surabaya Melalui Pameran "Aku Arek Suroboyo"

"Kalau yang mampu, belilah LPG 12 kilogram, tapi yang tidak mampu, belilah 3 kilogram. Tapi kan kadang kita ini, yang mampu memiliki usaha, pakai yang 3 kilogram," ujarnya.

 

Editor : Endang Pergiwati

URL : https://jatimnow.id/baca-69022-pembelian-lpg-3-kg-di-surabaya-diperketat-penjual-wajib-lapor-data-pelanggan