Pemprov Janji Akan Investigasi Praktik Bisnis Seragam Sekolah di Jatim
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Senin, 24 Jul 2023 16:49 WIB
jatimnow.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono berjanji, pihaknya akan melakukan investigasi atas laporan mengenai keluhan jual beli seragam di SMA negeri di wilayahnya.
Bahkan, saat ini Pemprov mengancam jika ada keterlibatan oknum dinas maka akan ia sanksi dengan tegas.
Baca Juga: Beasiswa LPPD Jatim 2026 Dibuka, Siapkan Kuota Kampus Al-Azhar Mesir
"Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas," kata Adhy Karyono usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (24/7/2023).
Pantauan dilokasi, rapat paripurna sempat diwarnai interupsi. Anggota dewan membawa keluhan para orang tua siswa SMA negeri terkait harga seragam yang melangit. Dewan menduga ada keterlibatan oknum dinas perihal jual beli seragam.
Menanggapi hal itu, Adhy memastikan, Pemprov sudah menyampaikan sikap tegas. Bahwa tidak ada penekanan bagi siswa baru untuk membeli seragam khusus kepada pihak sekolah. Bahkan jika itu anjuran dari pihak Dinas Pendidikan.
"Bagi kami sudah menyatakan tidak perlu, tidak diwajibkan. Bahkan dalam sebulan ini silakan menggunakan seragam yang ada. Tidak ada masalah," terangnya.
Menurut Adhy, Pemprov memahami latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam. Bahkan, bisa jadi lebih banyak yang tidak mampu. Sehingga, Pemprov Jatim pun berjanji bakal terus melakukan investigasi.
Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran
"Ketika nanti ada investigasi kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah," tandasnya.
Untuk melakukan investigasi, Adhy menegaskan Kepala Dindik Jatim sudah diberi tugas untuk mengecek seluruh aduan dan melakukan verifikasi lapangan.
Sebelumnya, DPRD Jatim kembali menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis seragam'.
Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (24/7/2023). Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur menyampaikan interupsi.
"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur.
Mathur juga bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. "Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim.
Editor : Endang Pergiwati
