Rabu, 22 Jul 2026 15:52 WIB

Kemenkumham Jatim Targetkan Seluruh Pemda Implementasikan Rencana Aksi HAM

  • Penulis : Zain Ahmad
  • | Senin, 10 Apr 2023 11:06 WIB
Kemenkumham Jatim saat membahas implementasi rencana aksi HAM ke seluruh Pemda. (Foto: Humas Kemenkumham Jatim)
Kemenkumham Jatim saat membahas implementasi rencana aksi HAM ke seluruh Pemda. (Foto: Humas Kemenkumham Jatim)

jatimnow.com - Kanwil Kemenkumham Jatim menargetkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Timur mengimplementasikan Rencana Aksi HAM (RANHAM). Pasalnya, pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam mendorong implementasi program-program pemajuan HAM di daerah.

"RANHAM adalah cetak biru pemerintah pusat dan daerah dalam aktivitas pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM," kata Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, Senin (10/4/2023).

Baca Juga: Kementerian HAM Siap Pasang Badan Bela Warga Hadapi Perusahaan Nakal

Imam menyampaikan bahwa RANHAM memiliki fokus utama pada empat sasaran kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

"Penetapan fokus ini bertujuan untuk semakin meningkatkan implementasi, pemantauan, serta evaluasi RANHAM melalui sinergi antar instansi baik di pusat ataupun daerah," jelasnya.

Selain itu juga diharapkan dapat menjadi terobosan dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan mempercepat implementasi program-program HAM nasional.

Merujuk pada hasil capaian Aksi HAM tahun 2022, maka dapat menjadi evaluasi bagi Kemenkumham dan Pemprov Jatim untuk Aksi HAM tahun 2023.

"Kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa dicari bersama-sama dalam forum ini apa solusi yang terbaik untuk mengatasinya," papar Imam.

Baca Juga: Lewat RUU Baru, Wamen HAM Mugiyanto Jamin Pembela HAM Tak Bisa Dipidana

Berdasar pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota diamanatkan untuk menjalankan sembilan aksi HAM. Namun, untuk capaian target aksi HAM pada caturwulan I 2023 pemerintah provinsi diamanahi untuk menjalankan 8 aksi HAM.

"Adapun pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menjalankan 6 aksi HAM," tambah dia.

Dari aspek partisipasi, pelaporan aksi HAM pada caturwulan I tahun 2022 cukup memuaskan. Untuk itu, Imam berharap tahun ini juga bisa mengulang atau bahkan meningkatkan capaian tahun lalu. Terkait hal ter sebut, Kemenkumham Jatim siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: Dukungan Mengalir, 69 Tokoh Ajukan Jaminan untuk Komar di PN Surabaya

"Kami tentu berharap seluruh pemerintah daerah baik pemprov maupun pemkab dan pemkot semuanya bisa berpartisipasi dan mengimplementasikan RANHAM dengan optimal," pungkasnya.

 



Editor : Zaki Zubaidi
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.