Rabu, 17 Jun 2026 23:05 WIB

BKN Apresiasi Digitalisasi Pelayanan Publik di Desa Sukojati Banyuwangi

  • Penulis :
  • | Sabtu, 29 Okt 2022 06:13 WIB
Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat mengunjungi Smart Kampung, Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi, Jumat (28/10/2022).(Foto: Humas Pemkab Banyuwangi)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat mengunjungi Smart Kampung, Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi, Jumat (28/10/2022).(Foto: Humas Pemkab Banyuwangi)

jatimnow.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengunjungi Smart Kampung, Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi, Jumat (28/10/2022). BKN mengapresiasi transformasi pelayanan publik yang dilakukan desa tersebut.

"Terus terang saya kagum dengan desa ini (Sukojati). Bagaimana pemerintahan desa mampu melakukan transformasi pelayanan menuju digitalisasi," kata Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat mengunjungi Desa Sukojati, dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Baca Juga: Akselerasi Pembangunan Jember, Gus Fawait Lantik Achmad Imam Fauzi Jadi Pj Sekda

Selain Bima, turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas beserta para deputi dan pejabat Kemenpan-RB lainnya. Di desa ini, mereka melihat langsung digitalisasi pelayanan publik yang diaplikasikan melalui program Smart Kampung. Mereka juga melihat anjungan layanan mandiri yang bisa mengakses sejumlah layanan cukup dengan scanning e-KTP, serta berbagai inovasi lainnya.

Menurut Bima, apa yang dilakukan Desa Sukojati sebagai budaya inovasi tetap harus dilakukan karena harapan masyarakat kian tinggi.

"Semakin baik pelayanan publik, masyarakat akan tetap meminta yang lebih baik lagi. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi," kata Bima.

Hal yang sama juga dilontarkan Deputi Bidang SDM dan Aparatur Negara Kemenpan-RB Alex Denni.

Baca Juga: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Raih Gelar Sarjana, Janji Benahi Birokrasi

"Desa ini telah membuktikan penerapan digitalisasi pelayanan publik bisa diterapkan. Jadi kalau ada yang bilang sulit untuk menerapkannya, suruh saja datang ke Sukojati," kata Alex.

Kini Desa Sukojati banyak menjadi jujugan pemerintah daerah, kementerian, dan instansi pemerintahan. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, telah mengunjungi desa tersebut.

Kepala Desa Sukojati Untung Suripno mengatakan, pada 2018 Sukojati masuk dalam kategori desa tertinggal.

Baca Juga: Sabet PWI Award 2026, 3 Program Gus Fawait Ubah Wajah Pelayanan Jember

"Namun berkat komitmen Bupati Banyuwangi untuk keroyokan mengentaskan desa tertinggal dengan berbagai program, akhirnya desa kami bisa seperti ini," kata Untung.

"Selain itu, perangkat dan warga desa Sukojati sangat kompak untuk terus berbenah. Tanpa kekompakan semua pihak sulit sepertinya untuk berkembang," tambah Untung.

Editor : Sofyan Cahyono
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.