Sabtu, 20 Jun 2026 17:20 WIB

Tim Khusus Antikorupsi Jatim Dikukuhkan, Masih Mau Uji Nyali?

Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi atau Jatim PAK Periode 2022-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/9/2022).(Foto: Humas Pemprov Jatim)
Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi atau Jatim PAK Periode 2022-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/9/2022).(Foto: Humas Pemprov Jatim)

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi atau Jatim PAK Periode 2022-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/9/2022). Pengukuhan dilaksanakan di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur. Acara turut dihadiri langsung Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn) Drs. Firli Bahuri, Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Thohir, dan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK R Suhartono.

Para Penyuluh Antikorupsi dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/638/KPTS/013/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jatim Periode 2022-2024. Gubernur Khofifah menjelaskan, forum Jatim PAK sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.

Baca Juga: Beasiswa LPPD Jatim 2026 Dibuka, Siapkan Kuota Kampus Al-Azhar Mesir

"Forum Jatim PAK ini beranggotakan dari seluruh kabupaten kota ada perwakilannya. Di dalam penyuluh ini semua dilibatkan, ada kampus, pegiat antikorupsi dan ada inspektorat dari berbagai daerah. Jadi kalau ada penyuluh agama, penyuluh pertanian bahkan ada penyuluh KB, Ini ada penyuluh PAK. Gerakan mereka akan banyak mengambil peran dari sisi edukasi dan sisi pencegahan korupsi,” ujar Khofifah.

Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran

Dengan adanya forum Jatim PAK, Khofifah berharap edukasi tentang antikorupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor.

Lebih lanjut terkait Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah forum penguatan hulu- hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim. Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek ASN Berintegritas bagi pejabat Pemprov Jatim beserta istri atau suami. Dilanjutkan bimtek bagi inspektur kabupaten/kota se-Jawa Timur, bimtek dan sosialisasi antikorupsi bagi kepala desa. Kemudian Kamis (15/9/2022), rakor pencegahan korupsi bagi Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Timur.

Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran

"Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah. Yang kemudian dilakukan penguatan untuk para inspektur di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Khusus hari ini yang dikuatkan adalah bupati/wali kota dan ketua DPRD, se-Jawa Timur," kata Khofifah.

Editor : Sofyan Cahyono
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.