Permohonan Pindah Domisili di Kota Batu Meningkat, Demi PPDB Jalur Zonasi?
- Penulis : Achmad Titan
- | Senin, 27 Jun 2022 16:36 WIB
Kota Batu - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tingkat SMP di Kota Batu sudah selesai, Kelurahan Sisir mencatat adanya peningkatan permohonan pindah alamat domisili.
Dugaan kuat permohonan itu muncul lantaran di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu ada dua sekolah SMP yaitu SMP Negeri I dan II yang diminati para wali murid serta murid itu sendiri.
Baca Juga: Tulungagung Deklasikan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Bebas Titipan
Lurah Sisir, M Viata A Pranaka mengatakan memang ada peningkatan signifikan menjelang PPDB. Terhitung sejak tanggal 17-22 Juni total ada 24 permohonan domisili.
"Nah permohonan itu untuk apa saja saya kurang paham. Namun kalau permohonan domisili untuk persyaratan PPDB memang ada, tidak sampai 10 pemohon yang pindah di sekitaran SMP Negeri 1 dan tidak sampai 5 di sekitar SMP Negeri 2 Batu," ujarnya, Senin (27/6/2022).
Pihaknya pun tak bisa menolak setiap permohonan dari masyarakat karena sifat kelurahan yaitu pelayanan. Namun dirinya mewajibkan setiap pemohon membuat surat keterangan dan pernyataan bermaterai.
"Sehingga bila permintaan domisili maupun keterangan yang dibuat pemohon palsu maka mereka sendiri yang bakal menanggung risikonya," tegasnya.
Baca Juga: Klarifikasi Dugaan Praktik Titipan Jabatan, Komisi D DPRD Jember Panggil Dispendik
Untuk mekanisme pembuatan surat, pemohon atau pemilik alamat yang mau ditempati diwajibkan meminta keterangan RT dan RW. Setelah itu baru dibawa ke kelurahan.
"Bila berkas administrasi lengkap kita bakal memprosesnya, jadinya pun cepat. Tidak sampai sehari, bisa ditunggu," paparnya.
Bukan tanpa sebab, prosedur pelayanannya memang tidak mencakup pengawasan terhadap warga masyarakat yang mengajukan domisili di masa-masa jelang PPDB ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Batu.
Baca Juga: Dear Bapak - Ibu, Dinas Pendidikan Surabaya Buka Posko SPMB 2026 Pekan Ini
"Kalau di kami tugasnya hanya mencatat. Untuk kebijakan pengawasan menjelang PPDB itu tentu di Dinas Pendidikan. Kami kan tidak tahu keperluannya untuk apa," tutupnya.
Sebelumnya, banyak wali murid di Kota Batu yang mengeluhkan sistem zonasi PPDB SMP. Mereka mencurigai adanya kecurangan dalam prosesnya seperti perubahan jarak pendaftar hingga satu nama yang mendaftarkan di dua alamat.
Editor : Zaki Zubaidi
