Selasa, 23 Jun 2026 19:34 WIB

Ganti Rugi Tak Jelas, Proyek Pemecah Banjir di Blitar Dihentikan Warga

  • Penulis : CF Glorian
  • | Senin, 28 Mei 2018 16:06 WIB
Salah satu proyek normalisasi sungai di Blitar
Salah satu proyek normalisasi sungai di Blitar

jatimnow.com - Puluhan warga menghentikan pembangunan proyek normalisasi aliran kali Unut senilai 186 Miliyar rupiah yang ada di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Aksi itu ditengarai akibat ketidakjelasan pemerintah dalam melakukan ganti rugi tanah yang terdampak pembangunan proyek tersebut.

Baca Juga: Ziarah ke Makam Bung Karno, Kapolri Listyo Sigit Serap Nilai Kepemimpinan Bangsa

Warga menganggap, proses pembangunan normalisasi kali pemecah banjir itu tidak memperhitungkan dampak terhadap lahan sawah milik warga.

"Kami meminta segera ada kejelasan soal ganti rugi tanah yang dicaplok ini. Bahkan ada satu warga yang tanahnya 80 ru habis tinggal 10 ru karena kena uruk normalisasi ini," terang Dadang Wibisono kepada jatimnow.com, Senin (28/05/2018).

Kegelisahan warga semakin menjadi-jadi kala truk pengangkut material tanah kerukan sungai dibawa pergi keluar wilayah. Warga sebenarnya ingin agar tanah uruk diprioritaskan bagi masyarakat terdampak proyek normalisasi sungai.

Selain menghentikan proses pembangunan, warga juga menghadang truk pengangkut tanah uruk hasil kerukan sungai. Sejumlah ekskavator yang ada di berada di lokasi proyek berhenti bekerja dan ditinggalkan oleh operatornya.

Baca Juga: Jenazah Santriwati Asal Kediri yang Terseret Ombak di Blitar Ditemukan

"Untuk dibagian kali Anyar ini, ada 36 warga yang terdampak. Jadi kerugiannya itu nutupi lahan milik warga disekitar sungai, terus ada saluran irigasi yang sejak lama dibangun warga itu tertutup. Lha kalo dibiarkan, 30 hektare lahan sawah bisa gagal panen," katanya.

Warga juga mengaku tak pernah mendapatkan sosialisasi soal kebijakan proyek itu. Aksi ini, tambahnya, akan dilakukan hingga ada titik temu maupun solusi dari pihak berkaitan.
"Pokoknya dua solusi kami tadi harus jelas dulu, baru nanti bisa dilanjutkan," imbuhnya.

Sementara itu, Lurah Kedungbunder Slamet Eko Priyanto mengatakan, aksi warga itu disebabkan karena urukan normalisasi kali dibuang dilahan milik warga yang membuat lahan persawahan menjadi menyempit.

Baca Juga: Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

"Dan kita sedang koordinasikan ini dengan lembaga atau dinas terkait agar masalah ini segala terselesaikan," tutur dia.

Kali Anyar merupakan aliran sungai yang masuk dalam proyek normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan panjang 7,3 km yang menelan anggaran 186 Miliyar rupiah. Dalam proyek itu Pemkab Blitar bertanggungjawab bila terjadi solusi seperti pembebasan lahan.

Reporter: CF Glorian
Editor: Arif Ardianto

 

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

DPW NasDem Jatim Tunjuk Soehadi Jadi Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Bojonegoro

Penunjukan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian Mulyono selama memimpin dan membesarkan Partai NasDem di Kabupaten Bojonegoro.

Soehadi Moeljono Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Bojonegoro

Pengalaman panjang dan kontribusi Mulyono dalam membangun struktur partai di Bojonegoro masih sangat dibutuhkan.

Kenang Almarhum Rektor, UIN KHAS Jember Pakai Pita Hitam di Liga Mahasiswa

Sebuah bingkai foto almarhum Prof. Hepni juga tampak dibawa ke tengah lapangan oleh para pemain UIN KHAS.

Tak Sekadar Hiburan, Musik Miliki Peran Krusial di Berbagai Elemen Kehidupan

Musik memegang peranan krusial yang menyentuh berbagai elemen kehidupan, mulai dari aspek sosial, edukasi, hingga menjadi identitas budaya suatu bangsa.

Adela Kanasya Adies Jaga Soliditas Jaringan Relawan Surabaya

Adela Kanasya Adies menemui 1.000 relawan di Surabaya demi menjaga komunikasi politik pasca-PAW menggantikan politisi senior Adies Kadir.

Ketum PBNU Paparkan Capaian di Munas Konbes, Ini Hasilnya

Gus Yahya paparkan capaian organisasi, mulai dari tata kelola organisasi, kaderisasi terstruktur, transformasi digital, aset dan kemandirian, hingga peran kebangsaan dan global.