RKPD Tahun 2021, Jatim Fokus Pemulihan Ekonomi Tangani Dampak Covid-19

Penulis : Farizal Tito
| Sabtu, 25 Jul 2020 15:55 WIB

Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi Jatim Tahun 2021

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk satu frekuensi dalam merencanakan program dan kegiatan melakukan inovasi dan terobosan baru guna mencari solusi akibat dampak Covid-19.

"Sama seperti yang disampaikan Presiden, bahwa sense of crisis, feeling dan frekuensi kita harus sama. Jangan pakai cara kerja yang sama dan sektoral seperti sebelumnya. Semua harus saling berinovasi, kolaborasi dan mencari terobosan baru agar penyebaran covid terkendali sementara pemulihan ekonomi tertangani," ungkap Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (25/7/2020)

Khofifah mengatakan, seluruh OPD harus memaksimalkan energi dan jaringan strategisnya untuk mencari terobosan agar pemulihan ekonomi Jatim segera dapat dilaksanakan dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

Menurutnya, perlu inovasi dan terobosan di luar kebiasaan agar ekonomi Jatim bisa segera pulih akibat terpaan Covid-19.

Memang betul bahwa satu sisi dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan harus tertib dan tetap efisien. Namun hal itu tidak berarti membuat kerja pemerintah menjadi rumit, lamban dan bertele-tele.

Dalam bekerja, tambah dia, OPD harus menyiapkan berbagai shortcut agar lebih lincah dalam bekerja dan melayani tetapi tetap dalam koridor peraturan perundangan yang betlaku.

"Eksekusi di lapangan harus sesuai dengan urgensi krisis. Poinnya adalah kita semua harus lari, harus bekerja keras namun tetap tertib aturan," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, mau tidak mau, siap tidak siap, seluruh OPD harus segera melakukan adaptasi cara kerja dan menyusun strategi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Seluruh potensi dan energi yang dimiliki harus ada signifikansinya untuk pemulihan ekonomi Jatim yang mengalami turbulensi akibat badai Covid-19.

Gubernur Khofifah menyebut bahwa ada beberapa sektor yang termasuk dalam kategori terdampak atau potential looser akibat Pandemi Covid-19 diantaranya usaha mikro dan menengah, transportasi, keuangan, konstruksi dan pariwisata.

Sementara sektor yang diprediksi akan tumbuh diantaranya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, farmasi, dan alat kesehatan, sektor makanan dan minuman berbasis agro, sektor elektronik dan jasa telekomunikasi, serta sektor logistik.

"Segera identifikasi dan siapkan strateginya. Mana yang perlu diselamatkan, mana yang perlu didorong, dan mana yang perlu dibackup. Tiap sektor penanganannya berbeda-beda, jangan pukul rata. Bahkan hari ini kita harus buat detail jenis kegiatan usaha," ujarnya.

"Cari dan ciptakan peluang. Saya minta kita menyiapkan format yang lebih riil, yang lebih aplikatif tapi inovatif, bahwa inilah yang bisa menggerakkan terutama UMKM kita, memang kita harus melakukan pergerakan yang out of the box," tambah dia.

Khofifah berharap seluruh OPD segera mengambil langkah konkret dan menyiapkan berbagai skenario pemulihan setiap sektor dengan ukuran yang jelas dan pasti.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Difi Ahmad Johansyah menyampaikan bahwa dirinya mengapresiaisi langkah Pemprov Jatim mengundang BI, OJK, dan BPS dalam sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Menurutnya langkah ini dinilai bisa memberikan masukan terhadap upaya-upaya penyusunan program Pemprov Jatim dalam rangka pemulihan ekonomi Jawa Timur.

Langkah-langkah tersebut diantaranya protokol kesehatan harus build-in dalam setiap kegiatan ekonomi, eksekusi anggaran yaitu OPD-OPD Jatim diharapkan mempercepat realisasi anggaran, dan pengembangan UMKM.

Turut hadir dalam acara sosialisasi RKPD Pemprov Jatim tahun 2021 Kepala Regional IV OJK Jatim Bambang Mukti Riyadi, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono dan seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim.