Rabu, 17 Jun 2026 14:57 WIB

PKS Minta Kebijakan Sertifikasi Pranikah dan Majelis Taklim Ditarik

  • Penulis : Jajeli Rois
  • | Minggu, 15 Des 2019 15:45 WIB
Ilustrasi nikah
Ilustrasi nikah

jatimnow.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk menarik kembali kebijakan tentang sertifikasi pranikah serta majelis taklim.

Hal itu disampaikan Wakil ketua Dewan Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di sela menghadiri Rapar Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PKS Jawa Timur di Gedung Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, Minggu (15/12/2019).

Baca Juga: Mengulik Isi Pertemuan PKS Jatim saat Sowan PWNU

"Adapun keputusan Kemenag kita tentang majelis taklim dan juga tentang sertifikasi pranikah. Kami menyampaikan sebaiknya itu ditarik dulu, dikaji ulang, karena ketentuan-ketentuan di sana, justru akan menimbulkan hal-hal menyulitkan warga bangsa untuk sesuatu yang pemerintah, yang tidak bisa melakukan dan menyelesaikannya," ujar Hidayat Nur Wahid.

Ilustrasi majelis taklimIlustrasi majelis taklim

Ia menyebut jika majelis taklim yang didata oleh Kemenag difungsingkan agar tidak ada radikalisme dan supaya bisa memberikan bantuan. Padahal menurutnya, bantuan dari Kemenag itu sangat kecil.

Baca Juga: Lilik Hendarwati: Medsos Ruang Belajar, Tapi Jangan Lupa Literasi Media!

"Tidak mungkin, untuk yang sekarang saja tidak cukup. Apalagi nanti dikaitkan dengan majelis taklim," ungkap Hidayat Nur Wahid.

Kedua, Hidayat Nur Wahid menyebut bila sampai saat ini tidak jelas definisi dari radikalisme itu. Bila yang diincar adalah radikalisme yang ingin mengubah ideologi negara, maka menurutnya yang jelas ingin mengubah ideologi negara itu, juga terdapat komunisme, juga ada sparatisme.

Baca Juga: Diskusi Akrab, Irwan Setiawan dan FJN Bahas Peran Strategis Media

"Majelis taklim tidak pernah mengajarkan tentang melawan negara, tidak pernah mengajarkan dengan radikalisme, tidak tentang radikalisme, tidak tentang separatisme," tegasnya.

"Jadi sebaiknya negara memberikan payung hukum yang memungkinkan majelis taklim bisa berkembang lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi negara," tandasnya.

Editor : Narendra Bakrie
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.