Kepala Staf Kepresidenan: Jangan Gunakan Masjid Untuk Berpolitik
- Penulis : Arry Saputra
- | Sabtu, 21 Apr 2018 18:04 WIB
jatimnow.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajak menggunakan masjid untuk tempat beribadah dan pendidikan karakter. Bukan untuk kepentingan lainnya termasuk kepentingan politik.
Hal itu disampaikan Moeldoko usai membuka acara Seminar Nasional Pancasila 'Pembudayaan Pancasila pada Era Generasi Milenial' yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur, di aula Pondok Pesantren Sabilurrosyidin, Gayungan, Surabaya, Sabtu (21/4/2018).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Berawan
"Saya selalu mengatakan bahwa, masjid, pesantren, tempat beribadah memiliki nilai-nilai sangat strategis dalam membangun karakter bangsa. Untuk itu jangan masjid digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Apalagi untuk kepentingan politik. Ini tidak sehat dan ini akan membawa kondisi yang tidak bagus ke depan," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini menerangkan, dunia saat ini menghadapi situasi perubahan yang cepat. Tapi di dalamnya penuh jebakan penuh resiko, kompleksitasnya luar biasa dan sering mengejutkan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Cerah Berawan
"Lingkungan ini harus betul-betul disikapi oleh anak-anak muda, dipahami oleh lingkungan itu. Bagaimana harus menyiapkan diri dengan baik. Menyiapkan diri dengan baik seperti apa, menyiapkan diri tidak cukup dengan kemampuan skill keahlian dan science-nya, tapi juga karakternya harus dipersiapkan," tuturnya.
Melalui kegiatan seminar Pancasila ini diharapkan ikut membentuk karater. Moeldoko yakin, anak-anak yang tinggalnya di lingkungan asarama, di lingkungan pesantren, lingkungan masjid akan terbentuk karaternya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Cerah Berawan
"Karena mereka akan mendapatkan character building dari para seniornya, guru-guru ngajinya," jelasnya.
Reporter: Arry Saputra
Editor: Arif Ardianto
URL : https://jatimnow.id/baca-1960-kepala-staf-kepresidenan-jangan-gunakan-masjid-untuk-berpolitik