KUA-PPAS 2027, Pemkab Lamongan Kejar Target Peningkatan Indeks Multi-Sektor
- Penulis : Adyad Ammy Iffansah
- | Kamis, 09 Jul 2026 15:10 WIB
jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan menarget peningkatan indeks pada bidang yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rancanagan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Pemkab Lamongan berupaya membangun pondasi untuk memperkuat laju perekonomian daerah.
Baca Juga: Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara dalam paripurna Rencana KUA-PPAS dengan DPRD Lamongan menyebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema Percepatan Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
"Selaras dengan kebijakan tersebut serta mempertimbangkan kondisi makro, isu strategis daerah, dan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni Percepatan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: TMMD ke-129 di Desa Tlemang Lamongan Bangun Jalan, RTLH hingga Irigasi
Dalam kesempatan itu, Dirham juga memaparkan target indikator makro pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027.
"Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,8, persentase penduduk miskin turun menjadi 11,87 persen, rasio gini menjadi 0,272, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,05 persen," ujarnya.
Baca Juga: Tanpa Uji Coba, Parkir Elektronik di Lamongan Diterapkan Akhir Juli
Selain itu, kata Dirham, indeks kepuasan layanan infrastruktur ditargetkan mencapai 82,33, indeks kesalehan sosial sebesar 90,05, dan indeks reformasi birokrasi ditargetkan mencapai 89,57.
"Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,099 triliun. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,099 triliun, dengan surplus anggaran sekitar Rp85,25 juta yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah," urainya.
Editor : Dadang Kurnia
