Gaya Cak Armuji, Saat YouTube Ubah Birokrasi Surabaya Jadi Ruang Publik
- Penulis : Ali Masduki
- | Sabtu, 02 Mei 2026 10:25 WIB
jatimnow.com - Jalur birokrasi yang kaku kini mulai retak oleh kekuatan kamera ponsel dan unggahan video. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan Frontiers in Political Science, pada 29 April 2026, membedah fenomena unik di Surabaya. Bagaimana Wakil Wali Kota Armuji bertransformasi menjadi "Ombudsman Digital" melalui kanal YouTube pribadinya, @Cakj1.
Peneliti Harliantara dan Didik Sugeng Widiarto, dari Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, dan Bahar Ozturk dari Departemen Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Universitas İnönü, Malatya, Turki,menemukan bahwa penggunaan hipermedia bukan lagi sekadar alat pencitraan, melainkan mesin penggerak transparansi real-time.
Baca Juga: Harliantara: Hak untuk Dilupakan Tak Boleh Kebiri Kemerdekaan Pers
Lewat analisis netnografi terhadap video-video sengketa tanah hingga ijazah tertahan sepanjang 2023–2026, riset tersebut menyimpulkan bahwa kekakuan administrasi kantor perlahan bergeser ke ruang digital yang lebih cair.
Harliantara menyebut, Armuji tidak hadir dengan bahasa pejabat yang formal. Ia sengaja memakai dialek Suroboyoan sebagai "modal linguistik" untuk merobohkan tembok pembatas antara penguasa dan rakyat. Penggunaan kata-kata khas lokal menciptakan rasa setara, sehingga warga lebih berani bersuara.
"Identitas 'Cak' dan bahasa daerah membuat komunikasi terasa jujur. Namun, saat konflik memanas, gaya bahasanya berubah tegas guna menunjukkan otoritas negara di depan kamera," tulis Harliantara dalam laporan tersebut.
Model tata kelola ini melahirkan istilah baru: Akuntabilitas Visual. Video bukan hanya dokumentasi, tetapi berfungsi sebagai bukti sah yang memaksa aparatur di bawahnya bergerak lebih cepat. Masalah yang biasanya mengendap berbulan-bulan di meja kantor seringkali tuntas dalam hitungan hari setelah tayang di YouTube.
Kamera menjadi hakim yang tidak terlihat. Kehadiran lensa di lokasi konflik menciptakan tekanan publik yang membuat pejabat terkait enggan menunda solusi. Meski begitu, para peneliti memberikan catatan kritis terkait munculnya "ruang sidang digital" di kolom komentar.
Baca Juga: Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Penghapusan Konten Jurnalistik
Meskipun efektif memangkas birokrasi, fenomena ini membawa risiko baru. Kolom komentar YouTube kerap berubah menjadi pengadilan massa. Warga bertindak layaknya juri yang memberikan vonis berdasarkan persepsi emosional, bukan dasar hukum formal.
Ada kecenderungan masyarakat lebih percaya pada narasi "viralkan" daripada menempuh jalur hukum resmi. Kondisi ini berpotensi memicu munculnya digital vigilante atau main hakim sendiri di jagat maya jika tidak dibarengi dengan regulasi etika yang kuat.
Studi ini menyarankan agar pemerintah mulai mengintegrasikan model digital ini ke dalam sistem layanan publik resmi. Harapannya, kecepatan respons media sosial bisa bersinergi dengan ketegasan aturan hukum.
Baca Juga: Viral Video Oknum Anggota Polres Jember Diduga Nyabu, Ini Penjelasan Wakapolres
"Model ombudsman digital ini memperkuat transparansi, namun ada garis tipis antara keadilan nyata dan performa politik yang harus dijaga agar prinsip hukum tetap tegak," pungkas temuan Harliantara tersebut.
Langkah Armuji di Surabaya menjadi potret besar perubahan gaya kepemimpinan di Indonesia, di mana legitimasi politik kini tidak lagi hanya ditentukan di bilik suara, tetapi juga melalui jumlah views dan respons cepat di kolom komentar.
Editor : Ali Masduki
