Geger Konten Alumni LPDP, GP Ansor Jatim Tuntut Komitmen Kebangsaan Nyata
- Penulis : Ali Masduki
- | Selasa, 24 Feb 2026 01:12 WIB
jatimnow.com - Ketua PW GP Ansor Jatim, H. Musaffa Safril, melontarkan kritik pedas terhadap sistem pengelolaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ia menilai, program prestisius tersebut saat ini terkesan eksklusif dan lebih mudah diakses oleh kalangan ekonomi mapan, ketimbang menjadi instrumen pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat.
Baca Juga: Ada Apa dengan Film Pesta Babi?
Safril menyoroti berbagai persyaratan administratif, terutama standar kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) yang sangat tinggi, sebagai hambatan nyata bagi putra-putri daerah dan kalangan pesantren.
Menurutnya, kriteria tersebut hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang memiliki akses fasilitas pendidikan mewah sejak dini.
“Tanpa afirmasi dan keberpihakan yang jelas, program ini hanya akan dinikmati oleh mereka yang secara finansial memang sudah kuat. Beasiswa negara tidak boleh menjadi karpet merah bagi golongan tertentu saja, tapi harus menjadi alat keadilan sosial,” tegas Safril.
Tak hanya soal akses, GP Ansor Jatim juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap kontribusi alumni LPDP.
Negara dianggap rugi besar jika membiayai individu yang setelah lulus justru kehilangan orientasi nasional atau lebih memilih mengabdi pada kepentingan asing.
Baca Juga: Viral Wisatawan Asal China Diintimidasi Oknum Ojek Pangkalan di Probolinggo
Kekecewaan Safril memuncak menanggapi konten viral bertajuk “Cukup Saya WNI, Anak Jangan” yang dibuat oleh salah satu penerima beasiswa LPDP.
Konten tersebut ia nilai sebagai penghinaan terhadap semangat nasionalisme, apalagi pelakunya mengenyam pendidikan menggunakan uang rakyat.
“Sangat menyayangkan dan kami mengecam konten tersebut. Itu melukai rasa kebangsaan. Bagaimana mungkin orang yang dibiayai negara justru mengajak orang lain menjauhi identitas sebagai warga negara?” tuturnya dengan nada geram.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, PW GP Ansor Jawa Timur mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem rekrutmen LPDP agar lebih inklusif bagi kalangan pesantren dan masyarakat di wilayah pelosok yang selama ini terhambat keterbatasan fasilitas.
Baca Juga: Wakil Ketua Ansor Jatim Respons Perseteruan Rizieq Shihab dan Dudung
Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian tidak terpisahkan selama masa studi, khususnya bagi mahasiswa di luar negeri.
Sebagai puncaknya, Ansor menuntut penerapan sanksi tegas serta penelusuran kontribusi secara ketat guna memastikan setiap rupiah dari pajak rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pengabdian nyata bagi Indonesia.
“Negara tidak boleh dirugikan oleh pihak-pihak yang dibiayai uang rakyat tapi tidak punya loyalitas pada NKRI. Investasi negara ini harus melahirkan generasi unggul yang berintegritas dan setia pada kepentingan nasional,” pungkas Safril.
Editor : Ali Masduki
