Tak Hadiri RDP, Komisi B DPRD Jember Desak Bupati Evaluasi Kepala Dinas TPHP
- Penulis : Sugianto
- | Kamis, 19 Feb 2026 12:05 WIB
jatimnow.com-Komisi B DPRD Jember mendesak Bupati Jember Muhammad Fawait untuk mengevaluasi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Muhammad Djamil. Desakan ini muncul setelah kepala dinas tersebut beberapa kali tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B.
Anggota Komisi B DPRD Jember, Nilam Noor Fadilah, menilai ketidakhadiran kepala dinas dalam sejumlah RDP menjadi catatan serius, terlebih saat pembahasan bantuan optimasi lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian RI.
Baca Juga: Kakak Beradik Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember, Satu Ditemukan Tewas
“Kita sudah kesekian kali, dan saya kira ini menjadi catatan penting dinas, karena ini ada temuan dan ini tidak ada. Saya akan mengawal khusus untuk Bangsalsari ini agar terselesaikan dan hasil sidak itu dilakukan RDP,” kata Nilam, Rabu (18/2/2026).
Ia juga menyoroti sulitnya Komisi B memperoleh data dari Dinas TPHP. Bahkan, ia mengusulkan agar persoalan tersebut dilaporkan ke Komisi Informasi Publik.
“Saya usul, data juga tidak pernah Komisi B dapatkan, ini perlu juga kita lapor ke Komisi Informasi Publik. Karena susah kita minta data, jangan-jangan dinas ini alergi dengan kami, padahal fungsinya sama,” ujarnya.
Menurut Nilam, dalam beberapa RDP, Kepala Dinas TPHP selalu diwakilkan kepada pejabat lain. Politisi Partai Golkar itu pun berencana menyampaikan langsung kepada Bupati agar melakukan evaluasi.
“Saya benar akan wadul Gus e, betul dinas TPHP ini. Yang datang Mas Kosim terus, kok nggak Mas Kosim saja kepala dinasnya. Parah ini, kepala dinasnya tidak pernah hadir,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyebut banyak pertanyaan dewan yang belum terjawab maksimal karena yang hadir bukan pimpinan dinas.
Baca Juga: Komisi D DPRD Jember Dorong Instansi dan Perusahaan Lebih Peduli Disabilitas
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran Rp2,2 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk belanja pengadaan pupuk subsidi untuk petani tembakau.
“Kelompoknya mana, apa sudah sesuai kelompoknya. Apakah anggaran ini sudah tepat diberikan, dan itu harus ada jawabannya, karena angkanya besar,” tegas Candra.
Ia menekankan bahwa transparansi data penerima bantuan sangat penting karena menyangkut uang rakyat. Selain itu, Komisi B juga mempertanyakan data penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta rekomendasi subsidi solar.
“Saya mendengar ada oknum dari dinas pertanian yang bermain untuk memberikan rekomendasi,” ucapnya.
Baca Juga: Tercekik Aturan Barcode, Nelayan Puger Jember Kesulitan Beli Solar Subsidi
Tak hanya itu, Candra juga menyoroti anggaran untuk mediagram dan influencer yang dinilai mencapai ratusan juta rupiah.
“Kalau kiranya tidak bermanfaat untuk petani buat apa? Influencer Rp72 juta, mediagram Rp108 juta. Apa gunanya anggaran itu di sana? Daripada tidak bermanfaat, kenapa tidak disiapkan untuk lahan pertanian yang banjir saja,” pungkas politisi PDIP tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas TPHP Jember terkait berbagai kritik dan permintaan klarifikasi tersebut.
Editor : Bramanta
