Selasa, 23 Jun 2026 10:41 WIB

Ratusan Tenaga Honorer di Trenggalek Pertanyakan Kejelasan Seleksi PPPK

Ratusan tenaga honorer saat mendatangi Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)
Ratusan tenaga honorer saat mendatangi Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

jatimnow.com - Ratusan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendatangi Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu (12/3/2025). Mereka memertanyakan perkembangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Pemerintah pusat telah memutuskan untuk mengundur pengangkatan PPPK hingga tahun depan.

Mulanya, pemerintah menjadwalkan pengangkatan PPPK pada Juli 2025. Namun pengangkatan PPPK diputuskan untuk diundur hingga 1 Maret 2026 mendatang.

Baca Juga: Bank Jatim Salurkan CSR ke Trenggalek Berupa Floor Projector Highlight

Wakil Ketua Asosiasi Penunjang Pemerintah Daerah (APEDE) Trenggalek, Aji Sulistiyono mengatakan kedatangan mereka bertujuan untuk meminta penjelasan tentang perkembangan seleksi PPPK. Pemkab Trenggalek telah membuka formasi PPPK sesuai dengan jumlah honorer. Artinya seluruh tenaga honorer mendapatkan formasi PPPK. Pada gelombang I terdapat 900 honorer dan di gelombang II sebanyak 1.430 tenaga honorer dinyatakan lolos seleksi administrasi.

“Tadi kami sudah mendapatkan pengarahan dari Sekda Trenggalek tentang perkembangan proses seleksi PPPK," ujarnya.

Pemkab Trenggalek juga telah mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK. Namun adanya penundaan pengangkatan PPPK, pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

Baca Juga: JLS di Tulungagung Telah Rampung Pembangunannya, Tiga Kabupaten Sudah Terhubung

“Yang jelas kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kami hanya bisa bersabar karena proses aspirasi sudah berjalan," terangnya.

Sementara itu, Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto mengungkapkan, telah mengundang ratusan tenaga honorer di Trenggalek yang mengikuti seleksi PPPK tahun ini. Pertemuan ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang persyaratan PPPK. Pada prinsipnya, kebijakan kepegawaian berada di pemerintah pusat. Sehingga prosedur, norma, sistem hingga kriteria itu kebijakan pemerintah pusat.

“Kami juga sudah mengusulkan NIP untuk peserta PPPK gelombang I yang lolos seleksi. Untuk gelombang II, kami sudah berkoordinasi untuk kesiapan pelaksanaannya," imbuhnya.

Baca Juga: Penutupan Jalan Utama Tulungagung - Trenggalek Tertunda, Ini Alasannya

Disinggung soal masa kontrak tenaga honorer, Edy mengaku tenaga honorer di Trenggalek telah mendapat kontrak kerja selama 6 bulan. Artinya kontrak tersebut bakal selesai pada Juni atau Juli 2025 mendatang.

"Kemarin kita buat 6 bulan kontrak, dan rencananya setelah itu diangkat menjadi PPPK," pungkasnya.

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

DPW NasDem Jatim Tunjuk Soehadi Jadi Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Bojonegoro

Penunjukan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian Mulyono selama memimpin dan membesarkan Partai NasDem di Kabupaten Bojonegoro.

Soehadi Moeljono Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Bojonegoro

Pengalaman panjang dan kontribusi Mulyono dalam membangun struktur partai di Bojonegoro masih sangat dibutuhkan.

Kenang Almarhum Rektor, UIN KHAS Jember Pakai Pita Hitam di Liga Mahasiswa

Sebuah bingkai foto almarhum Prof. Hepni juga tampak dibawa ke tengah lapangan oleh para pemain UIN KHAS.

Tak Sekadar Hiburan, Musik Miliki Peran Krusial di Berbagai Elemen Kehidupan

Musik memegang peranan krusial yang menyentuh berbagai elemen kehidupan, mulai dari aspek sosial, edukasi, hingga menjadi identitas budaya suatu bangsa.

Adela Kanasya Adies Jaga Soliditas Jaringan Relawan Surabaya

Adela Kanasya Adies menemui 1.000 relawan di Surabaya demi menjaga komunikasi politik pasca-PAW menggantikan politisi senior Adies Kadir.

Ketum PBNU Paparkan Capaian di Munas Konbes, Ini Hasilnya

Gus Yahya paparkan capaian organisasi, mulai dari tata kelola organisasi, kaderisasi terstruktur, transformasi digital, aset dan kemandirian, hingga peran kebangsaan dan global.