Minggu, 07 Jun 2026 03:30 WIB

Warga Keberatan Proyek Surabaya Water Frontline, Ini Sikap DPRD Jatim

  • Penulis :
  • | Jumat, 04 Okt 2024 11:00 WIB
Anik Maslachah saat menemui warga terdampak proyek Surabaya Water Frontline. (Foto: Humas DPRD Jatim)
Anik Maslachah saat menemui warga terdampak proyek Surabaya Water Frontline. (Foto: Humas DPRD Jatim)

jatimnow.com - DPRD Jawa Timur menerima keluhan warga terkait proyek pembangunan Surabaya Water Frontline. Proyek Strategis Nasional (PSN) akan mereklamasi 1.084 hektare di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

Ketua Sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri secara mendalam dampak dan regulasi terkait proyek ini.

Baca Juga: KPK Angkut 2 Koper Hitam Usai Periksa 15 Saksi Dana Hibah Jatim di Probolinggo

"Kami harus mengetahui secara detail, mulai dari filosofi, site plan, hingga dampak lingkungan yang diakibatkan. Semua masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengawasan," ujar Anik, Kamis (3/10/2024).

Meskipun proyek ini berada di bawah kendali pemerintah pusat, Anik menegaskan bahwa regulasi daerah tetap harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. 

 

“Regulasi di daerah perlu direview dan disesuaikan dengan program pusat. Kami juga harus mempertimbangkan semua dampak yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Jatim berjanji akan melakukan kajian menyeluruh terhadap reklamasi ini, mengingat besarnya dampak yang bisa terjadi pada ekosistem pantai dan masyarakat setempat.

Baca Juga: DPRD Jatim Temukan Penyebab Utama Longsor di Jalur Ponorogo-Pacitan

Terlebih, reklamasi Pamurbaya bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kehidupan ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Proyek reklamasi yang melibatkan empat blok besar ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional. Salah satu nelayan asal Kenjeran, Surabaya, menyatakan kekhawatirannya bahwa dengan adanya reklamasi, nelayan akan kesulitan mencari ikan.

"Saat ini saja kami harus menempuh 4 kilometer dari pantai untuk menangkap ikan. Jika reklamasi ini dilakukan, kami mungkin harus pergi sejauh 10 kilometer. Ini tentu mengubah seluruh pola kerja kami dan peralatan tangkap kami, yang biayanya tidak sedikit," ungkap salah satu warga.

Baca Juga: Khofifah Bantah Terima Fee Ijon dalam Sidang Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim

Ia juga mengkritik janji pengembang, PT Granting Jaya, yang berencana membangun tempat pelelangan ikan (TPI) dan dermaga baru.

Menurutnya, fasilitas tersebut tidak akan berarti apa-apa jika laut yang menjadi sumber penghidupan mereka semakin jauh dan terdegradasi.

"Apa gunanya TPI atau dermaga kalau ikannya sudah tidak ada? Kami tidak bisa menangkap ikan lagi," tegasnya.

Editor : Zaki Zubaidi
Berita Terbaru

Tuai Polemik, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Sidak Proyek Swalayan Jalan Cokro

Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan kelengkapan izin proyek di atas lahan seluas 1,3 hektare tersebut.

Update Kepulangan Haji 2026: 7.581 Jemaah Tiba via Debarkasi Surabaya

Update kepulangan haji 2026 Debarkasi Surabaya: 7.581 jemaah dari 20 kloter tiba di Tanah Air. 2 jemaah asal Malang wafat, 3 lainnya dirawat di RS Arab Saudi.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Jember, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh

Pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki para lansia merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa.

Plt Bupati Tulungagung Ajak Masyarakat Lakukan Pemilahan Sampah Dari Sumber

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Pemkab Tulungagung gelar deklarasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pakar Ingatkan Ancaman Krisis Energi

Pakar lingkungan soroti krisis energi, penumpukan sampah, hingga bahaya mikropolutan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Peringati Hari Pers Nasional, PWI Tulungagung Siapkan Literasi Media

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyampaikan apresiasi atas dedikasi insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.