PMII Jember Warning KPU Jaga Integritas dan Dorong Bawaslu Perkuat Pengawasan
jatimnow.com – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember, A. Fathu Fikron Mustofa, menyoroti indikasi ketidaknetralan dalam pelaksanaan deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan KPU Jember, Selasa (24/9/2024), di Kota Cinema Mall (KCM).
Fikron menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara KPU dan tim pasangan calon (Paslon).
Baca Juga: DPRD Jember Bersurat ke Mendagri, Angkat Gus Fawait dan Berhentikan Hendy
Kesepakatan tersebut mengatur bahwa setiap Paslon hanya diperbolehkan membawa 50 orang pendukung untuk hadir dalam acara tersebut. Namun, kenyataannya, salah satu paslon terlihat membawa pendukung lebih dari jumlah yang disepakati, tanpa adanya tindakan tegas dari pihak KPU.
“KPU seharusnya tegas menegakkan aturan yang sudah disepakati. Jika aturan yang sederhana seperti ini saja diabaikan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa Pilkada akan berjalan dengan jujur dan adil?" tegas Fikron, Rabu (25/9/2024).
PC PMII Jember juga menilai, KPU tidak mampu menjaga netralitas dan integritasnya sebagai penyelenggara. Hal ini bisa menciptakan kecurigaan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
"KPU Jember harus menjadi simbol keadilan dan kesetaraan dalam Pilkada. Ketidakmampuan mereka untuk menegakkan aturan hanya akan merusak proses demokrasi di Jember," lanjut Fikron.
Baca Juga: KPU Jember Resmi Tetapkan Bupati dan Wabup 2025-2030, Fawait: Awal Perjuangan
Melihat kondisi ini, PC PMII Jember meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasannya agar setiap tahapan Pilkada, termasuk kampanye, dapat berjalan sesuai aturan.
"Bawaslu harus berperan lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada di Jember, terutama di masa-masa krusial seperti sekarang," ujarnya.
Fikron menambahkan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil juga sangat diperlukan.
Baca Juga: Bawaslu Jember Tangani 42 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 21 Diantaranya Pidana
“Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas. Ini sangat penting agar Pilkada dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” pungkasnya.
Editor : Zaki Zubaidi
