Sabtu, 25 Jul 2026 02:01 WIB

Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Butuh Rp200 Miliar

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

jatimnow.com - Penetapan lokasi (penlok) jalur lintas selatan (JLS) Kabupaten Trenggalek ditargetkan pada akhir 2024. Untuk keperluan tersebut Pemkab Trenggalek tengah mempersiapkan anggaran pembebasan lahan kawasan pemukiman rakyat.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, pembangunan JLS dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyawangi masih menyisakan satu trase jalan yang belum diselesaikan yakni JLS Kabupaten Trenggalek.

Baca Juga: Jenis dan Bobot Sapi Kurban Orang Nomor 1 di Jatim

"Yang paling krusial adalah pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek," ujarnya usai menghadiri HUT Apkasi ke-24 di Kabupaten Trenggalek, Sabtu (8/6/2024).

Di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan pemukiman rakyat mencapai Rp200 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut tentu cukup berat bagi Pemkab Trenggalek.

"Tapi nanti Pemprov Jatim dan Pemkab Trenggalek akan memikirkan bersama-sama soal anggaran pembebasan lahan," terangnya.

Menurut Adhy, ketika nanti semua JLS terhubung satu sama lain, akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang semakin pesat.

Baca Juga: Tinjau JLS, Bupati Jember Temukan Tambak Udang Tak Berizin

"Selama ini kami telah melakukan subsidi silang. Dan provinsi justru ingin membersamai kebupaten untuk menyelesaikan infrastruktur," paparnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menambahkan, rencananya penlok akan keluar pada akhir tahun 2024. Sedangkan saat ini Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan.

"Tinggal nanti di akhir tahun bisa dilakukan pembayaran ganti lahan pemukiman rakyat," ungkapnya.

Baca Juga: Hadiri Sarasehan, Pemkab Trenggalek Mengkaji Penerbitan Obligasi Daerah

Apabila nanti Pemkab Trenggalek sudah membayar ganti rugi lahan, maka Pemprov Jatim akan membantu terkait infrastruktur lainya. Adapun kebutuhan anggaran ganti rugi lahan capai Rp200 miliar.

"Lahan yang belum dilakukan pembebasan lahan ada di Kecamatan Watulimo - Munjungan - Panggul. Dengan panjang jalan sekitar 30 Kilometer," pungkasnya.

 

Editor : Zaki Zubaidi
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.