Minggu, 07 Jun 2026 00:09 WIB

Ini Persiapan MK Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Sekjen MK, Guntur Hamzah
Sekjen MK, Guntur Hamzah

jatimnow.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memperkirakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pileg dan pilpres 2019 bakal meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.

Bertambahnya jumlah daerah pemilihan dan jumlah caleg peserta pemilu serta jumlah partai pemilu dalam pemilu kali ini menjadi penyebabnya. MK memprediksikan bakal ada lebih dari 1000 kasus perselisihan hasil pemilihan umum yang akan muncul dalam pemilu tahun ini.

Baca Juga: Dosen Ilmu Politik Unesa Soroti Konsolidasi Kekuasaan-Strategi Geopolitik Nasional

Sekjen MK, Guntur Hamzah menuturkan pihaknya telah melakukan kajian dan prediksi jumlah PHPU pada pileg dan pilpres 2019 ini. Prediksi yang dibuatnya merupakan hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihaknya dengan mengamati jumlah perkara pada pileg 2014, pilkada serentak 2015, 2016 dan 2017.

"Estimasi kami berdasarkan pemilu 2014 dan pilkada serentak, tahun 2015, 2016 dan 2017 kemudian ditambah dengan jumlah dapil dan peserta pemilu" ujarnya usai mengikuti Focus Discuasion Group (FDG) bersama dengan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan anggota KPU se Jawa Timur, di Tulungagung, Sabtu (16/03/2019).

Pada pileg 2014, MK menerima 269 perkara dengan jumlah kasus mencapai 996. Kemudian pada pilkada serentak 2015 pihaknya menerima 152 perkara sedangkan untuk pilkada serentak 2016 dan 2017 jumlah perkara yang ditangani oleh pihaknya tidak sebanyak pada pilkada serentak 2015.
Berdasarkan data ini, MK memprediksikan pada Pileg dan Pilpres 2019 bakal ada 302 perkara dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 1000.

"Ini masih prediksi bukan berarti kita membatasi jumlah perkara dan kasus. Kalau sedikit ya Alhamdulillah, kalau banyak ya tetap Alhamdulillah," ujarnya.

Baca Juga: Dimanakah Ibukota Indonesia yang Sebenarnya?

Pihak MK sendiri menyiapkan 9 hakim untuk menangani kasus PHPU. Jumlah hakim ini tetap dan tidak mengalami perubahan. Namun MK menerjunkan lebih dari 718 pegawainya untuk membantu penanganan kasus PHPU.

"Kita mengatur SDM yang ada di MK untuj menuntaskan kasus PHPU," pungkasnya.

 

Baca Juga: Menyoal Konsistensi Komunikasi Publlik Pejabat Negara

 

Editor : Sandhi Nurhartanto
Berita Terbaru

Tuai Polemik, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Sidak Proyek Swalayan Jalan Cokro

Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan kelengkapan izin proyek di atas lahan seluas 1,3 hektare tersebut.

Update Kepulangan Haji 2026: 7.581 Jemaah Tiba via Debarkasi Surabaya

Update kepulangan haji 2026 Debarkasi Surabaya: 7.581 jemaah dari 20 kloter tiba di Tanah Air. 2 jemaah asal Malang wafat, 3 lainnya dirawat di RS Arab Saudi.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Jember, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh

Pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki para lansia merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa.

Plt Bupati Tulungagung Ajak Masyarakat Lakukan Pemilahan Sampah Dari Sumber

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Pemkab Tulungagung gelar deklarasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pakar Ingatkan Ancaman Krisis Energi

Pakar lingkungan soroti krisis energi, penumpukan sampah, hingga bahaya mikropolutan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Peringati Hari Pers Nasional, PWI Tulungagung Siapkan Literasi Media

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyampaikan apresiasi atas dedikasi insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.