jatimnow.com – Sosiolog Unair, Rafi Aufa Mawardi mengkritisi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat yang meminta para guru agar membiasakan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan di kelas.
Kebijakan ini dinilainya berpotensi menjadi pedang bermata dua jika pemerintah belum menyelesaikan karut-marut persoalan fundamental pendidikan di Tanah Air.
Baca juga: Rencana Penghapusan Guru Honorer, Pakar: Awas Ketimpangan Pendidikan Makin Lebar
Dari kacamata sosiologi pendidikan, Rafi menilai gagasan mempraktikkan bahasa Inggris secara normatif memang baik untuk melatih kefasihan siswa. Namun, penerapannya yang seragam tanpa melihat realitas lapangan justru berbahaya.
“Tidak fasihnya siswa berbahasa Inggris sering kali diakibatkan oleh ketimpangan pada kualitas mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Negara perlu memastikan bahwa penguatan bahasa Inggris ini tidak berubah menjadi reproduksi ketimpangan, komersialisasi kemampuan bahasa, atau bahkan pengaburan terhadap identitas bahasa daerah,” tegas Rafi.
Rafi menyoroti ketimpangan yang masih menganga, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Jangankan untuk praktik bahasa asing, akses terhadap fasilitas pendidikan umum saja masih menjadi barang mewah.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk memastikan pemenuhan kebutuhan fundamental pendidikan agar kebijakan kebahasaan ini bisa diterapkan secara ideal.
Beberapa aspek mendesak yang dimaksud meliputi pemerataan aksesibilitas pendidikan di seluruh pelosok negeri, pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah yang memadai, peningkatan kualitas pedagogik tenaga pendidik, serta pemenuhan standar kesejahteraan dan gaji guru.
Jika kebijakan ini diterapkan, Rafi menegaskan bahwa peran guru di kelas akan berubah secara drastis. Guru tidak lagi sebatas pengajar tata bahasa (grammar), melainkan harus bertransformasi menjadi mediator budaya dan agen perubahan sosial.
Baca juga: Unusa Terima 210 Guru TK-SD untuk Upgrade Kualifikasi Akademik
Untuk mencegah tercerabutnya identitas siswa dari akar budayanya, guru wajib menjembatani integrasi kearifan lokal ke dalam pembelajaran bahasa Inggris.
“Upaya integrasi ini dapat dilakukan melalui penciptaan materi diskusi, proyek, atau presentasi bahasa Inggris yang mengangkat cerita rakyat, tradisi, maupun masalah sosial daerahnya. Dengan begitu, bahasa asing justru menjadi alat bagi anak untuk merepresentasikan identitas lokalnya ke ruang global,” papar Rafi.
Lebih jauh, Rafi membedah hambatan psikologis siswa dalam belajar bahasa asing. Menurut tinjauan sosiologi pendidikan, ruang kelas adalah wadah interaksi sosial yang sangat memengaruhi kepercayaan diri peserta didik.
Hambatan utama siswa saat ini bukanlah kegagalan memahami materi, melainkan ketakutan akan ejekan atau pelabelan sosial ketika mereka melakukan kesalahan pelafalan (pronunciation) maupun tata bahasa.
Baca juga: Larangan Roblox, Apa Kata Psikolog? Ini Dampaknya pada Anak
Pendekatan kelas yang humanis dan dialogis menjadi kunci utama untuk menormalisasi kesalahan sebagai bagian alami dari proses belajar. Pemerintah pun dituntut untuk menerapkan kebijakan ini secara bertahap, adaptif, dan tidak elitis.
"Harapan saya, orientasi kebijakan ini tidak berhenti pada penciptaan siswa yang fasih berbahasa Inggris semata, tetapi juga melahirkan generasi yang tetap kritis, inklusif, dan berakar kuat pada identitas sosial-budayanya sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat berpesan kepada ribuan guru yang mengikuti program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) agar membiasakan Bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan di kelas.
Editor : Dadang Kurnia