Soroti Kebocoran Retribusi Pasar, PDIP Minta Pemkab Jember Tindak Tegas Oknum
- Penulis : Sugianto
- | Jumat, 26 Jun 2026 13:44 WIB
jatimnow.com - Fraksi PDI Perrjuangan DPRD Jember menyoroti dugaan kebocoran restribusi di Pasar Tanjung yang berujung pada ancaman pembunuhan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku koordinator petugas kepada seorang rekannya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jember harus bisa mengambil sikap tegas terkait persoalan restribusi tersebut.
Baca Juga: ASN Jember Ancam Rekan Dengan Celurit, Kadispokumdag Tunggu Proses Hukum
"Saya tidak masuk ke persoalan pemukulan, tapi ini muncul persoalan, yang menurut kami, yang kemarin Pemkab Jember mendorong terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya soal restribusi," katanya, Kamis (25/6/2026).
Ia berharap Pemkab Jember, dalam hal ini Diskopumdag melakukan pengecekan secara serius, sehingga tidak ada penyelewengan terkait PAD di sektor restribusi, terutama di daerah pasar.
Sepengetahuan Ipung, persoalan pengancaman dengan kekerasan dengan celurit yang melibatkan ASN petugas pasar inisial AH, dipicu karena HR melaporkan ke Bupati terkait dugaan penyelewengan restribusi pasar. "Berarti, ada riak kemarin ada persoalan," ucapnya.
Baca Juga: Dituduh Lapor Pungli ke Bupati, ASN Jember Ancam Bunuh Rekan dengan Celurit
Maka dari itu, lanjut Ipung, Pemkab Jember harus mengambil sikap dalam persoalan ini. Bahkan menurutnya, kemungkinan persoalan restribusi bisa saja bocor dan terjadi di sejumlah pasar di wilayah lain.
"Ini harus segera disikapi oleh pemerintah daerah, secara menyeluruh di beberapa pasar yang ada pungutan terkait retribusi. Biar tidak terulang kembali, persoalan-persoalan," tegas Anggota Komisi C DPRD Jember.
Baca Juga: Tercekik Aturan Barcode, Nelayan Puger Jember Kesulitan Beli Solar Subsidi
Ia mengungkapkan, target PAD dari retribusi pasar di Jember pada 2026 angkanya sebesar Rp7,6 Miliar. Maka dari itu, dinas terkait menurutnya harus mengantisipasi kebocoran dengan menindak oknum-oknum yang bermain.
"Harus menindak tegas, dimana kalau ada penyelewengan. Pemerintah harus tindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan," ujarnya.
Editor : Dadang Kurnia
