Pendapatan Kabupaten Kediri Lampaui Target, Mas Dhito: APBD 2025 Catat Kinerja Positif
- Penulis : Yanuar D
- | Senin, 22 Jun 2026 20:50 WIB
jatimnow.com - Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sepanjang tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil positif. Pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBD, sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 90 persen.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, saat menyampaikan Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Tegowangi, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak Terus Meningkat, Pemkab Kediri Dorong Korban Berani Melapor
Mas Dhito mengungkapkan, target pendapatan daerah sebesar Rp3,317 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp3,361 triliun atau mencapai 101,33 persen.
Menurutnya, capaian tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dari target sebesar Rp2,421 triliun, realisasinya mencapai Rp2,472 triliun atau naik sekitar 2,1 persen.
“Jumlah anggaran pendapatan transfer sebesar Rp2.421.416.777.574. Realisasi sebesar Rp2.472.148.842.434,” ungkap Mas Dhito.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,198 triliun atau 90,36 persen dari total anggaran Rp3,539 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, belanja operasional, belanja modal, hingga transfer ke pemerintah desa.
Baca Juga: Sastra Saraswati Sewana Yatra di Candi Tegowangi, Mas Dhito: Perkuat Toleransi
Dari pelaksanaan APBD 2025 tersebut, Pemkab Kediri juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp385,3 miliar. Nilai ini meningkat dibandingkan SiLPA tahun 2024 yang berada di angka Rp235,9 miliar.
Menanggapi besarnya SiLPA tersebut, Mas Dhito menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah anggaran yang tidak terserap atau tidak dimanfaatkan. Sebagian dana sengaja disiapkan untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik pada awal tahun anggaran berikutnya.
Ia menjelaskan, transfer dana dari pemerintah pusat biasanya baru masuk ke kas daerah pada pertengahan Februari. Sementara itu, pemerintah daerah tetap harus memenuhi berbagai kewajiban sejak awal tahun, termasuk pembayaran gaji pegawai.
Baca Juga: Cerita Sedih Guru SDN Gadungan 2 Kediri, Tak Ada Murid Baru di Penghujung Masa Bakti
“Silpa ini bukan dana yang tidak terpakai. Dana tersebut memang kita sisihkan agar pada awal tahun anggaran berikutnya pemerintah tetap bisa menjalankan kewajiban dan mendukung program-program yang telah direncanakan,” jelasnya.
Mas Dhito berharap tingginya tingkat penyerapan anggaran selama 2025 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
“Penyerapan anggaran tahun 2025 kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil upaya bersama dalam memajukan Kabupaten Kediri,” tandasnya.
Editor : Yanuar D
