Sabtu, 06 Jun 2026 21:25 WIB

Hak 255 Guru Madrasah Probolinggo Cair Usai Mengendap 8 Tahun

Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Dini Rahmania saat acara bersama Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM). (Foto: Tim Media for jatimnow.com)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Dini Rahmania saat acara bersama Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM). (Foto: Tim Media for jatimnow.com)

jatimnow.com - Penantian panjang ratusan pendidik di Kabupaten Probolinggo menemui titik terang. Sebanyak 255 guru madrasah non-ASN akhirnya menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPP) yang sempat mandek sejak periode 2018-2019.

Dana yang menjadi hak para pengajar tersebut baru cair setelah mengendap selama hampir delapan tahun di birokrasi.

Baca Juga: Jejak Literasi ke Aksi, Refleksi Kepemimpinan Perempuan Dini Rahmania

Cairnya tunjangan profesi ini menjadi angin segar bagi para guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Probolinggo.

Selama ini, mereka terjepit ketidakpastian tanpa ada kejelasan kapan anggaran dari Kementerian Agama tersebut turun ke rekening masing-masing.

Yunanisa, Ketua PGMM Kabupaten Probolinggo, mengaku lega karena aspirasi mereka tidak lagi sekadar berakhir di atas kertas.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, yang membawa langsung keluhan para guru ke meja Menteri Agama.

"Kami merasa benar-benar memiliki wakil rakyat di Senayan. Terima kasih Ibu Dini sudah pasang badan memperjuangkan nasib kami yang sempat terlupakan bertahun-tahun," kata Yunanisa saat mengungkapkan rasa syukurnya.

Baca Juga: Marinir Gelar Baksos di Bromo, Warga Tengger Terbantu

Meski sebagian besar sudah menerima haknya, persoalan ternyata belum tuntas sepenuhnya. Data PGMM menunjukkan masih ada sekitar 80 guru madrasah yang hingga kini belum mendapatkan bayaran tunjangan serupa.

Yunanisa menegaskan bahwa TPP bukan merupakan skema bantuan sosial dari pemerintah, melainkan kewajiban negara atas sertifikasi profesi yang sudah mereka jalankan.

Merespons situasi tersebut, Dini Rahmania memastikan bakal tetap mengawal sisa anggaran yang belum tersalurkan. Politisi perempuan ini menyebut bahwa pemenuhan hak pengajar adalah fondasi penting bagi kualitas pendidikan di daerah.

Baca Juga: Jemaah Haji Jatim Mulai Melunasi Biaya, DPR Ingatkan Risiko Transisi Kementerian

"Alhamdulillah, perjuangan bersama ini mulai membuahkan hasil. Namun tugas saya belum selesai. Saya akan terus kawal sampai guru yang tersisa mendapatkan hak mereka seutuhnya," ujar Dini.

Kini, para pendidik yang belum menerima tunjangan menaruh harapan besar agar proses birokrasi di sisa tahun 2026 ini berjalan lebih cepat.

Mereka mendesak agar sisa tunggakan tidak lagi harus menunggu berganti tahun, mengingat beban ekonomi yang semakin berat bagi guru-guru honorer di pelosok desa.

Editor : Ali Masduki
Berita Terbaru

Kakak Beradik Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember, Satu Ditemukan Tewas

Kedua korban dilaporkan hilang terseret ombak saat berwisata bersama keluarga.

Puncak Arus Balik Idul Adha 2026, Daop 8 Surabaya Layani 284 Ribu Penumpang

Puncak arus balik libur panjang Idul Adha 2026 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. KAI Daop 8 Surabaya catat lonjakan tembus 284 ribu penumpang. Simak data lengkapnya di sini.

Jambret iPhone Turis Jerman di Kota Lama Surabaya Ditembak Polisi

Polisi menangkap pelaku jambret iPhone milik wisatawan asal Jerman di Kota Lama Surabaya. Pelaku dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap.

Kapolres dan Dandim 0820 Probolinggo Terima Gelar Warga Kehormatan Suku Tengger

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat pada Malam Resepsi Yadnya Kasada di Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Tabrak Pohon, Truk Pengangkut Ikan Asal Lamongan Terguling di JLS Tulungagung

Truk dalam perjalanan menuju Prigi Trenggalek, pengemudi dan penumpang alami luka serius.

Peringatan Hari Raya Waisak di Tulungagung, Ajak Umat Bersumbangsih Untuk Negeri

Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi detik-detik peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak di Vihara Buddha Loka Tulungagung.