Rabu, 22 Jul 2026 16:12 WIB

Hak 255 Guru Madrasah Probolinggo Cair Usai Mengendap 8 Tahun

Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Dini Rahmania saat acara bersama Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM). (Foto: Tim Media for jatimnow.com)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Dini Rahmania saat acara bersama Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM). (Foto: Tim Media for jatimnow.com)

jatimnow.com - Penantian panjang ratusan pendidik di Kabupaten Probolinggo menemui titik terang. Sebanyak 255 guru madrasah non-ASN akhirnya menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPP) yang sempat mandek sejak periode 2018-2019.

Dana yang menjadi hak para pengajar tersebut baru cair setelah mengendap selama hampir delapan tahun di birokrasi.

Baca Juga: Menag Janjikan Insentif Guru Madrasah Non ASN Cair Akhir Juni 2026

Cairnya tunjangan profesi ini menjadi angin segar bagi para guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Probolinggo.

Selama ini, mereka terjepit ketidakpastian tanpa ada kejelasan kapan anggaran dari Kementerian Agama tersebut turun ke rekening masing-masing.

Yunanisa, Ketua PGMM Kabupaten Probolinggo, mengaku lega karena aspirasi mereka tidak lagi sekadar berakhir di atas kertas.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, yang membawa langsung keluhan para guru ke meja Menteri Agama.

"Kami merasa benar-benar memiliki wakil rakyat di Senayan. Terima kasih Ibu Dini sudah pasang badan memperjuangkan nasib kami yang sempat terlupakan bertahun-tahun," kata Yunanisa saat mengungkapkan rasa syukurnya.

Baca Juga: Jejak Literasi ke Aksi, Refleksi Kepemimpinan Perempuan Dini Rahmania

Meski sebagian besar sudah menerima haknya, persoalan ternyata belum tuntas sepenuhnya. Data PGMM menunjukkan masih ada sekitar 80 guru madrasah yang hingga kini belum mendapatkan bayaran tunjangan serupa.

Yunanisa menegaskan bahwa TPP bukan merupakan skema bantuan sosial dari pemerintah, melainkan kewajiban negara atas sertifikasi profesi yang sudah mereka jalankan.

Merespons situasi tersebut, Dini Rahmania memastikan bakal tetap mengawal sisa anggaran yang belum tersalurkan. Politisi perempuan ini menyebut bahwa pemenuhan hak pengajar adalah fondasi penting bagi kualitas pendidikan di daerah.

Baca Juga: Marinir Gelar Baksos di Bromo, Warga Tengger Terbantu

"Alhamdulillah, perjuangan bersama ini mulai membuahkan hasil. Namun tugas saya belum selesai. Saya akan terus kawal sampai guru yang tersisa mendapatkan hak mereka seutuhnya," ujar Dini.

Kini, para pendidik yang belum menerima tunjangan menaruh harapan besar agar proses birokrasi di sisa tahun 2026 ini berjalan lebih cepat.

Mereka mendesak agar sisa tunggakan tidak lagi harus menunggu berganti tahun, mengingat beban ekonomi yang semakin berat bagi guru-guru honorer di pelosok desa.

Editor : Ali Masduki
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.