Bela Negara: Antara Kesadaran Warga dan Bayang-Bayang Militerisasi

jatimnow.com - Di tengah upaya merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), satu konsep kunci yang patut ditinjau ulang secara mendasar adalah “bela negara”.

Selama ini, konsep tersebut cenderung dipahami secara sempit identik dengan pelatihan militer dan keterlibatan dalam Komponen Cadangan. Padahal, dalam lanskap global yang terus berubah, pemaknaan semacam itu tidak lagi memadai.

Baca Juga: Dimanakah Ibukota Indonesia yang Sebenarnya?

Dalam studi hubungan internasional, Joseph Nye memperkenalkan konsep soft power, yaitu kemampuan negara untuk memengaruhi pihak lain bukan melalui kekuatan militer, tetapi melalui daya tarik nilai, budaya, dan institusi.

Perspektif ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata ditentukan oleh kesiapan militernya, tetapi juga oleh kualitas masyarakatnya.

Dengan kata lain, bela negara tidak lagi cukup dimaknai sebagai kesiapan untuk berperang, melainkan juga sebagai kemampuan kolektif untuk bertahan dari berbagai bentuk ancaman nonmiliter, mulai dari krisis ekonomi, disinformasi digital, hingga fragmentasi sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep human security yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme dalam Human Development Report (1994).

Laporan tersebut menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara, tetapi juga dengan manusia meliputi aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan kebebasan politik.

Dalam konteks ini, bela negara seharusnya dipahami sebagai upaya memperkuat ketahanan manusia dan masyarakat, bukan sekadar memperbesar kapasitas militer.

Sayangnya, arah kebijakan bela negara dalam UU PSDN masih cenderung berorientasi pada pendekatan militeristik.

Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN), misalnya, dalam praktiknya sering kali lebih menekankan aspek disiplin dan simbolisme, ketimbang penguatan kapasitas kritis warga negara.

Di sinilah letak persoalan mendasar. Pendidikan yang terlalu berorientasi pada kepatuhan berisiko mengabaikan dimensi kesadaran.

Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan membangun kesadaran kritis, bukan sekadar reproduksi ketaatan.

Jika bela negara direduksi menjadi praktik indoktrinasi, maka yang terbentuk bukan warga negara yang tangguh, melainkan warga negara yang patuh tanpa refleksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru melemahkan fondasi demokrasi.

Baca Juga: Harga Tiket Umrah Meroket, AMPHURI Desak Pemerintah Turun Tangan

Lebih jauh, tantangan utama bela negara di era kontemporer justru berada di luar medan tempur konvensional.

Laporan global dari World Economic Forum secara konsisten menempatkan risiko seperti serangan siber, disinformasi, dan krisis ekonomi sebagai ancaman utama bagi negara modern.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, yang dibutuhkan bukan hanya kesiapan fisik, tetapi juga literasi digital, ketahanan ekonomi, dan kohesi sosial.

Di sinilah bela negara menemukan relevansinya yang baru sebagai gerakan sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi disrupsi.

Oleh karena itu, revisi UU PSDN harus berani melakukan redefinisi bela negara secara fundamental. Pertama, bela negara harus diperluas mencakup dimensi ekonomi, digital, sosial, dan ideologis.

Kedua, pendekatan yang digunakan harus bergeser dari militeristik menjadi civic-based approach, yang menempatkan warga sebagai subjek aktif, bukan objek mobilisasi.

Ketiga, Pendidikan Kesadaran Bela Negara perlu direformulasi. Kurikulum harus diarahkan pada penguatan berpikir kritis, pemahaman demokrasi, dan kesadaran hak asasi manusia. Metode pembelajaran harus dialogis dan partisipatif, bukan instruktif dan satu arah.

Baca Juga: Ada Apa dengan Film Pesta Babi?

Selain itu, keterlibatan dalam pendidikan bela negara tidak boleh dimonopoli oleh satu institusi, tetapi harus melibatkan akademisi, komunitas sipil, dan praktisi lintas sektor.

Keempat, diperlukan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi yang kuat, program bela negara akan terus terfragmentasi dan kehilangan arah strategisnya.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang bela negara bukan hanya soal bagaimana membela negara, tetapi bagaimana membangun negara yang layak dibela.

Negara yang kuat bukanlah negara yang paling mampu melatih warganya secara militer, tetapi negara yang mampu membangun kesadaran kolektif warganya untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki kehidupan bersama.

Jika bela negara tidak diredefinisi secara progresif, maka kita berisiko mempertahankan pendekatan lama untuk menghadapi tantangan baru. Dan dalam dunia yang terus berubah, pendekatan lama bukan hanya tidak efektif, tetapi juga bisa menjadi hambatan bagi kemajuan itu sendiri.

Oleh: Ulul Albab
Akademisi Administrasi Publik
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Editor : Ali Masduki

URL : https://jatimnow.id/baca-83459-bela-negara-antara-kesadaran-warga-dan-bayangbayang-militerisasi