Satu Abad Pemikiran Tan Malaka, Alat Kritik atau Sekadar Retorika Politik?
jatimnow.com - Pemikiran Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia (1925), yang telah melampaui satu abad, menawarkan visi revolusioner tentang kemerdekaan Indonesia sebagai republik federal yang anti-kolonial, dengan elemen sosialis seperti nasionalisasi sumber daya alam (seperti tambang minyak, batubara, dan emas) dan perjuangan melawan imperialisme kapitalis.
Buku ini tidak hanya mendahului proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tetapi juga mengadaptasi Marxisme untuk konteks Asia Tenggara, menekankan peran partai dalam meminimalkan revolusi nasional yang menggabungkan perlawanan rakyat dengan transformasi ekonomi dari kapitalisme ke sosialisme.
Baca Juga: Otoritarianisme GMNI: Dari Ideologi Marhaenisme Menuju Tangga Karier Elit
Pertanyaan apakah pemikiran ini dapat diserap oleh partai-partai penguasa hari ini (seperti PDI-P, Golkar, dan Gerindra), partai non-parlemen (gerakan sosial atau partai oposisi), serta sistem ekonomi Indonesia saat ini yang merupakan ekonomi campuran dengan intervensi negara kuat (dirigisme) dan pertumbuhan sekitar 5% pada 2026 memerlukan analisis yang seimbang.
Opini ilmiah saya adalah bahwa pemikiran Tan Malaka dapat diserap secara selektif dan dimodifikasi, terutama dalam aspek anti-imperialisme dan keadilan sosial, tetapi akan menghadapi hambatan struktural karena evolusi nasionalisme pasca-kolonial yang cenderung menuju konservatisme dan integrasi dengan kapitalisme global.
Pandangan dari pemikir Barat modern memperkuat argumen ini dengan menyoroti bagaimana nasionalisme dan sosialisme di negara pasca-kolonial sering beradaptasi menjadi bentuk hibrida yang pragmatis, bukan revolusioner murni.
Potensi Penyerapan oleh Partai-Partai Penguasa dan Non-Parlemen
Partai-partai penguasa di Indonesia saat ini, seperti PDI-P (nasionalis sekuler), Golkar (sekuler dengan akar Orde Baru), dan Gerindra (nasionalis populis), menunjukkan konvergensi ideologi berbasis Pancasila, di mana perbedaan utama terletak pada peran Islam dalam urusan publik daripada pada spektrum sosialis-kapitalis.
Pemikiran Tan Malaka tentang kemerdekaan segera dan republik federal bisa diserap sebagai inspirasi nasionalisme, terutama dalam retorika anti-neokolonialisme seperti penolakan dominasi ekonomi asing.
Misalnya, partai penguasa seperti PDI-P telah mengadopsi elemen keadilan sosial melalui program redistribusi, yang mirip dengan tuntutan Tan Malaka untuk nasionalisasi aset ekonomi bagi kepentingan rakyat.
Namun, ini bukan sosialisme radikal; sebaliknya, ia terintegrasi dalam kerangka kapitalisme negara, di mana partai-partai ini lebih fokus pada stabilitas dan pertumbuhan daripada revolusi kelas.
Partai non-parlemen, seperti gerakan sosial atau partai oposisi, misalnya elemen kiri dalam PKB atau PAN yang moderat Muslim, memiliki ruang lebih besar untuk menyerap pemikiran Tan Malaka.
Gerakan seperti serikat buruh atau aktivis lingkungan bisa menggunakan visinya tentang perjuangan massa melawan eksploitasi kapitalis, seperti yang diadvokasi dalam program partai era Tan Malaka.
Namun, fragmentasi politik Indonesia dengan munculnya partai baru seperti Gema Bangsa dan Gerakan Rakyat yang mendukung presiden incumbent menunjukkan bahwa nasionalisme sering dimanfaatkan untuk aliansi kekuasaan daripada transformasi radikal.
Di sini, pemikiran Tan Malaka berpotensi menjadi alat kritik terhadap "oligarki politik" yang ia soroti sebagai penghalang revolusi.
Dari perspektif pemikir Barat modern, Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961) menekankan bahwa nasionalisme pasca-kolonial sering dikhianati oleh elit nasional yang mengadopsi struktur kolonial lama, mengubah perjuangan revolusioner menjadi rezim borjuis.
Ini relevan untuk Indonesia, di mana partai penguasa telah mengintegrasikan elemen sosialis Tan Malaka seperti redistribusi tanpa membongkar kapitalisme, mirip dengan "nasionalisme borjuis" yang dikritik Fanon.
Baca Juga: HMI dan GMNI, Survival Ideologi Rebut Kembali Ekonomi Rakyat!
Sementara itu, Partha Chatterjee dalam Nationalist Thought and the Colonial World (1986) berargumen bahwa nasionalisme di negara pasca-kolonial adalah proyek hibrida yang menggabungkan elemen Barat dan lokal, memungkinkan penyerapan selektif ide-ide seperti milik Tan Malaka ke dalam narasi Pancasila tanpa revolusi penuh.
Chatterjee melihat ini sebagai adaptasi pragmatis, bukan kegagalan, yang bisa menjelaskan mengapa partai non-parlemen menggunakan pemikiran Tan Malaka untuk advokasi hak buruh, lingkungan, pendidikan, konstitusi, atau anti-korupsi, dan lain-lain.
Kompatibilitas dengan Sistem Ekonomi Saat Ini
Sistem ekonomi Indonesia pada 2026 adalah ekonomi pasar campuran dengan peran pemerintah kuat dalam mengontrol harga barang dasar dan mendorong pertumbuhan domestik, tetapi tetap bergantung pada investasi asing dan ekspor komoditas.
Proyeksi pertumbuhan 5–5,6% didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kebijakan moneter longgar, tetapi tantangan seperti utang dan reformasi regulasi menunjukkan ketergantungan pada kapitalisme global.
Pemikiran Tan Malaka tentang nasionalisasi sumber daya dan transisi ke sosialisme bertentangan dengan ini, karena Indonesia telah beralih dari sosialisme era Soekarno ke liberalisasi Orde Baru dan reformasi pasca-1998.
Namun, elemen seperti nasionalisasi strategis, misalnya dalam energi atau pertambangan bisa diserap untuk mengatasi ketimpangan, sejalan dengan kebijakan redistribusi saat ini.
Edward Said dalam Orientalism (1978) mengkritik bagaimana narasi Barat tentang "Timur" sebagai "terbelakang" mempertahankan ketergantungan ekonomi pasca-kolonial, yang bisa mendukung argumen Tan Malaka untuk kemandirian ekonomi.
Baca Juga: Memerdekakan Negara dari Perbudakan BLBI
Said’s postcolonial critique menunjukkan bahwa Indonesia bisa menyerap pemikiran Tan Malaka untuk melawan "Orientalisme terbalik" di mana nasionalisme digunakan untuk legitimasi otoritarianisme, seperti yang dibahas oleh pemikir seperti Chenyang Zhang dalam analisis nasionalisme pasca-kolonial sebagai strategi konservatif.
Selain itu, Dipesh Chakrabarty dalam Provincializing Europe (2000) menyarankan bahwa teori Barat seperti Marxisme harus "diprovinsialisasi" untuk konteks lokal, memungkinkan pemikiran Tan Malaka diadaptasi menjadi bentuk sosialisme hybrid yang sesuai dengan ekonomi campuran Indonesia, bukan revolusi total.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pemikiran Tan Malaka tetap relevan sebagai kritik terhadap ketimpangan pasca-kolonial, tetapi penyerapannya akan bersifat parsial: partai penguasa mungkin menggunakannya untuk retorika nasionalis, sementara non-parlemen untuk mobilisasi akar rumput, dan ekonomi untuk kebijakan sosial selektif.
Hambatan utama adalah konteks global di mana nasionalisme pasca-kolonial sering berubah menjadi konservatisme, seperti yang diperingatkan Fanon dan Chatterjee.
Untuk kemajuan, Indonesia perlu "merevolusi" pemikiran ini melalui dialog antara tradisi lokal dan menghindari penggunaan nasionalisme semata untuk mempertahankan status quo.
Opini ini didasarkan pada analisis historis dan teoritis, menekankan adaptasi daripada penolakan mutlak.
Oleh: Eko Muhammad Ridwan
Peneliti Yayasan Satria Merah Jambu
