Surabaya Utara Tak Teraliri PDAM, DPRD: Air Bersih Hak Dasar Dijamin UUD 1945
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Sabtu, 24 Mei 2025 14:57 WIB
jatimnow.com - Sejumlah wilayah di Surabaya Utara disebut masih mengalami krisis air bersih. Temuan ini didapat dari keluhan warga dalam reses DPRD Surabaya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif, mengatakan, nanyak rumah-rumah warga yang masih kesulitan mengakses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM), terutama mereka yang belum dapat memenuhi syarat legal administrasi akibat status lahan yang ditempati.
Baca Juga: PDAM Surabaya Galakkan Indonesia Asri Saat Bersih Sungai Kalimas
"Air bersih bukan kemewahan, tapi hak dasar manusia yang dijamin UUD 1945 pasal 33 dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)," ucap Afif, sapaan akrabnya, Sabtu (24/5/2025).
Ia menilai, kurangnya sosialisasi dari PDAM dan lemahnya peran pemerintah dalam mendampingi warga menjadi penyebab utama masalah ini.
Afif menjelaskan bahwa pemasangan sambungan PDAM sebenarnya sangat sederhana, namun kendala besar muncul di wilayah-wilayah yang berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Baca Juga: Surabaya Gangguan Air Malam Ini, Simak Areanya
Banyak warga yang dilarang memasang sambungan langsung pipa air bersih, meskipun di beberapa wilayah lain yang juga berada di atas lahan PT KAI, pemasangan PDAM diperbolehkan melalui sistem master meter.
Namun, sistem master meter ini membuat warga membayar lebih mahal karena dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat.
Ia itu juga mempertanyakan kesenjangan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diselesaikan.
Baca Juga: Krisis Air di Gaza, Teman Baik Selamatkan Ribuan Nyawa
Ia mendesak wali kota dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk segera turun tangan dan bernegosiasi langsung dengan PT KAI guna membuka akses air bersih bagi seluruh warga, tanpa kecuali.
"Pemerintah kota wajib hadir dan mencarikan solusi nyata. Jangan biarkan rakyat jadi korban tarik-ulur birokrasi dan kepentingan lain," pungkas Kader PKB tersebut.
Editor : Redaksi
