Sengketa Pemilihan Tim Bapaslon Independen Dikabulkan Bawaslu Bojonegoro
- Penulis : Misbahul Munir
- | Rabu, 22 Mei 2024 15:16 WIB
jatimnow.com - Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu 2024 yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Nurul Azizah - Nafik Sahal jalur perseorangan atau independen dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (22/5/2024).
Dalam sidang ajudikasi yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, menetapkan permohonan dari tim Bapaslon Nurul Azizah - Nafik Sahal dikabulkan.
Baca Juga: KPU dan PFI Surabaya Resmikan Pameran Foto dan Karikatur Pilkada Serentak 2024
"Ke satu, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Kedua, memerintahkan kepada KPU Bojonegoro untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Bawaslu diiringi ketukan palu persidangan.
Dalam sidang ini, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk memfasilitasi pemohon (Tim Bapaslon) untuk dapat kembali mengakses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) untuk menyelesaikan proses input data.
“Kami perintahkan kepada KPU untuk memfasilitasi pemohon,” lanjutnya.
Baca Juga: Wahono - Nurul Resmi Ditetapkan Menang di Pilbup Bojonegoro, Raih 89,34% Suara
Putusan itu berdasar pada kesepakatan di dalam musyawarah tertutup yang berlangsung kemarin Selasa (21/5/2024).
Adapun salah satu dasar gugatan pemohon yang disampaikan diakui oleh KPU perihal adanya kendala pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) sehingga menghambat proses input data.
"Yang mengakui error dalam aplikasi itu kan jawaban KPU (Bojonegoro), jadi memang diakui oleh para pihak bahwa ada kendala (di Silonkada)," ujarnya.
Baca Juga: Rekapitulasi Pilkada Bojonegoro 2024: Setyo - Nurul Menang Telak 89,34 Persen
Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fatma Lestari menyatakan, setelah sidang ini, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengadakan rapat pleno. Kemudian untuk hasilnya akan dikonsultasikan ke KPU Provinsi Jatim.
“Karena yang bisa membuka (Silonkada) ini adalah KPU RI,” tandasnya.
Editor : Endang Pergiwati
