Pascavideo Viral Pria Mandi Beras di Surabaya, Bulog Minta Warga Tak Cemas
- Penulis : Haryo Agus
- | Rabu, 27 Des 2023 05:05 WIB
jatimnow.com - Komentar negatif menyelimuti video viral yang menampilkan buruh Bulog mandi beras dengan bertelanjang dada di Gudang Bulog Banjar Kemantren 2 Surabaya Utara. Bulog meminta warga tak cemas terhadap kualitas beras yang diedarkan.
Kepala Kantor Bulog Cabang Surabaya Utara, Sugeng Hardono memastikan, beras Bulog yang diedarkan adalah beras yang sudah melalui sortir standar kualitas produk.
Baca Juga: Warga Nganjuk Menangis saat Prabowo Resmikan Museum Pejuang Buruh Marsinah
"Kami pastikan beras yang diedarkan adalah beras yang sudah sesuai standar, karena beras yang tidak sesuai standar akan diolah kembali melalui RtR," kata Sugeng, saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (26/12/2023).
Beras yang tidak sesuai standar, lanjut Sugeng, seperti basah, kempos, kemasan sobek dan lain sebagainya akan disortir dan diproses kembali melalui Rice to Rice (RtR). Sehingga, menurutnya beras yang diedarkan adalah beras yang sudah sesuai standar
Sugeng juga menegaskan, buruh yang melakukan aksi mandi beras dengan bertelanjang dada saat ini sudah dinonaktifkan atau sudah tidak diperkerjakan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jember yang Main Game dan Merokok saat Rapat Minta Maaf: Saya Khilaf
"Bahwa saat ini buruh itu kan buruh harian lepas, saat ini sudah tidak kami perkerjakan kembali," ujarnya.
Sugeng mengatakan, banyaknya komentar negatif tentang video viral pria mandi beras bertelanjang dada adalah hal yang lumrah. Menurutnya, hal tersebut adalah kebebasan berekspresi.
Baca Juga: Sopir Angkutan Pelaku Intimidasi Turis Asal China di Probolinggo Minta Maaf
"Ya itu kan kebebasan berekspresi. Yang penting kita yakinkan ke masyarakat bahwa beras Bulog yang diedarkan adalah beras yang sudah sesuai standar kualitas," tandasnya.
Sebelumnya, telah viral di media sosial X seorang pekerja melakukan aksi mandi beras dan direkam dalam video berdurasi 15 detik. Akibatnya, netizen ramai menghujat aksi tersebut dan dinilai merugikan masyarakat.
Editor : Endang Pergiwati
