Soal Gugatan Dolly, Risma: Saya Ingin Selamatkan Anak-anak Surabaya

Penulis : Arry Saputra
| Jumat, 31 Agu 2018 18:33 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Gugatan class action yang mengatas namakan warga Jarak dan Dolly pada Pemerintah Kota Surabaya yang menuntut ganti rugi sebesar Rp270 miliar, ditanggapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma mengatakan, warga Dolly berhak untuk hidup normal seperti warga lain pada umumnya. Ia menutup lokalisasi di daerah tersebut untuk menyelamatkan anak-anak Surabaya.

"Karena anak-anak disana itu punya kehidupan yang berdeda dengan anak lain. Saya pingin mereka hidup dengan normal. Karena mereka punya masa depan yang sama dengan anak-anak lainnya," tuturnya, Jumat (31/8/2018).

Menurut Risma, dampak buruk yang terjadi dengan adanya lokalisasi bukan hanya dirasakan masyarakat Putat Jaya saja. Melainkan masyarakat lainnya juga ikut merasakan hal itu. Ia mencontohkan seperti anak Dolly yang sekolah di kawasan lain kemudian terpengaruh.

"Saya nggak pingin hal itu terjadi pada anak-anak Surabaya. Tujuan saya adalah menyelamatkan para generasi bangsa ini. Jadi saya tegaskan kembali bahwa saya menutup lokalisasi di Jarak dan Dolly itu karena ingin menyelamatkan anak-anak, karena mereka berhak untuk kehidupan itu" tegasnya.

Risma juga melihat bahwa dengan adanya UKM-UKM binaan Pemkot yang ada di eks lokalisasi tersebut para warga yang terdampak mampu berubah dengan berwirausaha, hidup dengan baik dan ekonomi yang mumpuni.

"Lah wong mereka punya usaha macam-macam disana, saya dengar dapat pesenan slipper sampai 10 ribu," katanya.

Risma prihatin apabila dengan adanya tempat lokalisasi dan tempat hiburan musik disana, masyarakat yang tidak punya kepentingan akan merasa terganggu karena kehidupan disana saat ini sudah normal.

Ia mengatakan untuk coba melihat KTP para warga menggugat apakah warga asli Surabaya khususunya Putat Jaya atau bukan.

"Tolong pihak-pihak itu, karena memang sudah berbeda eranya saat ini. Tolong itu dimaklumi jangan kemudian satu orang nyalahkan sekian puluh ribu orang, itu tidak adil. Sebagian kecil coba dilihat KTP-nya," pungkasnya.

Reporter: Arry Saputra
Editor: Erwin Yohanes