Minggu, 14 Jun 2026 08:39 WIB

Dua Tahun PPPK PPL Pertanian Ponorogo Tak Dapat TPP, Kok Bisa?

RDP Komisi A DPRD Ponorogo, BKPSDM, BPPKAD dan Dispertahankan membahas PPPK PPL yang belum menerima TPP. (Ahmad Fauzani/jatimnow)
RDP Komisi A DPRD Ponorogo, BKPSDM, BPPKAD dan Dispertahankan membahas PPPK PPL yang belum menerima TPP. (Ahmad Fauzani/jatimnow)

jatimnow.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) Kabupaten Ponorogo tak dapat tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ironisnya, sejumlah PPPK PPL Dispertahankan yang tidak menerima TPP ini masih bekerja. Dengan kata lain, pegawai ini semenjak diangkat menjadi PPPK dua tahun silam sudah tidak menerima gaji.

Baca Juga: Ribuan Jemaah Hadiri Tabligh Akbar Seabad Gontor

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo menjelaskan penyebab TPP PPL belum bisa direalisasikan.

“Karena memang ada keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saat ini. Sebetulnya besaran tunjangan itu ranahnya BPPKAD," katanya.

Karena tak kunjung merealisasikan, dia telah dipanggil dua kali oleh DPRD Ponorogo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif, terkait tersumbatnya TPP PPPK PPL pertanian.

"Ini masih menyamakan persepsi dengan OPD-OPD terkait, untuk menindaklanjuti aspirasi teman-teman PPL," terangnya.

Baca Juga: DPRD Jember Soroti Rendahnya Gaji PPPK Nakes, Ancam Evaluasi Kadinkes

Sementara Anggota komisi A DPRD Ponorogo, Mukridon Romdloni menjelaskan bahwa sudah semestinya PPPK PPL mendapatkan TPP. Itu sesuai dengan Peraturan (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Jadi kita mendapat aduan dari temen-temen PPPK PPL pertanian, kenapa TPP belum direalisasikan. Padahal mereka sudah bekerja lebih dari dua tahun," urainya.

Mukrid mendesak, tiga OPD terkait dalam hal ini BPKSDM, Dispertahankan, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Ketiga OPD merumuskan kebutuhan anggaran, yang nantinya akan dibahas kalangan dewan saat sidang paripurna.

Baca Juga: Muscab X PPP Ponorogo, Empat Nama Mencuat Pimpin Partai

"Kita klarifikasi dulu apa kendalanya," pungkasnya .

Dari data Dispertahankan Ponorogo terdapat 76 PPPK penyuluh pertanian hasil rekrutmen 2019 yang menuntut adanya tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya. Dengan rincian, Golongan IX ada 57 orang, golongan VII ada 4 orang, golongan V ada 14 orang.

Editor : Rochman Arief
Berita Terbaru

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.

Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

Pihak takmir masjid dan warga jemput pelaku di rumah, kini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib.

Satresnarkoba Polres Gresik Ringkus 5 Pengedar Sabu dan Pil Koplo

Para tersangka biasa menjalankan operasinya di sekitaran Gresik dan Lamongan.