Pemkab dan BI Berkolaborasi Mengembangkan Beras dan Batik di Banyuwangi
- Penulis : Rony Subhan
- | Selasa, 13 Apr 2021 10:07 WIB
jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan komoditas batik dan beras di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
"MoU sudah kami teken. Ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi, ada beberapa kelompok usaha yang didampingi, mulai dari soal teknis pengembangan, perluasan pemasaran, hingga akses pembiayaan," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (13/4/2021).
Baca Juga: Gerai UMKM Segera Dibangun di Kawasan Gereja Merah Probolinggo
Ipuk menambahkan, kolaborasi dengan BI semakin melengkapi berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk memulihkan ekonomi lokal terutama UMKM dan sektor pertanian serta perikanan.
Seperti pendampingan UMKM, pemberian alat usaha produktif gratis, warung naik kelas, gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM, bantuan pupuk organik, hadirnya gerai pelayanan publik khusus nelayan, dan sebagainya.
"Kami terus berupaya mendorong ekonomi arus bawah agar pulih. Terima kasih Bank Indonesia (BI) berkolaborasi terjun ke Banyuwangi membantu UMKM dan pertanian kami," jelas bupati yang dilantik pada 26 Februari lalu itu.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Jember, Hestu Wibowo, menjelaskan, pengembangan komoditas beras dan batik Banyuwangi merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pariwisata dan stabilisasi harga di daerah.
"Dengan menjaga ketersediaan beras sebagai salah satu kluster pangan, kami berharap stabilisasi harga pangan dapat terjaga, sehingga inflasi dari kluster ini dapat dikendalikan," ungkap Hestu.
Untuk pengembangan batik, kata Hestu, dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi batik Sekar Jagad Blambangan.
Sementara komoditas beras dikembangkan bersama gapoktan Rukun Tani di Kelurahan Segobang, Kecamatan Licin.
Baca Juga: Modal Usaha ACC Danaku Dongkrak Omzet Kuliner di Surabaya
"Pengembangan batik diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab Banyuwangi untuk mendorong sektor ekonomi kreatif tumbuh dan terus membuka lapangan kerja. Banyuwangi memiliki beragam motif batik dan cerita di baliknya, membuatnya berpeluang menjadi komoditas unggulan," kata Hestu.
Sementara komoditas beras karena mempertimbangkan posisi Banyuwangi sebagai sentra produksi beras. Banyuwangi selalu mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan 2020 lalu surplus beras Banyuwangi mencapai 329.668 ton.
"Banyuwangi diharapkan dapat menjadi penyangga komoditi beras nasional untuk memasok kebutuhan beras di daerah lain yang mengalami defisit produksi. Dengan demikian, Banyuwangi juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Indonesia," terang Hestu.
Hestu menjelaskan, untuk mengembangkan batik dan beras Banyuwangi, BI akan memfasilitasi bantuan teknis, berupa pelatihan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan, perluasan pemasaran, hingga fasilitasi peningkatan akses pembiayaan.
"Kami juga akan mendukung sarana dan prasarana usaha sehingga mereka dapat memenuhi tingkat produksi dan mutu yang disyaratkan pasar," kata Hestu.
Baca Juga: Dihadiri Ribuan Pengunjung, Event Karnaval SCTV 2026 Berdampak ke UMKM Jember
BI juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada sejumlah pihak guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Banyuwangi.
Ditambahkan Hestu, BI juga telah merealisasikan program sosial BI kepada Gapoktan Turi Putih asal Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, berupa satu unit truk untuk membantu kelancaran distribusi dan memperluas akses pemasaran komoditas berasnya. Kapasitas produksi beras gapoktan Turi Putih ini mencapai 50-70 ton per bulan.
Selain itu, program sosial BI untuk pengembangan ekonomi syariah diberikan kepada PP Al Fituhiyyah Muncar, PP Darusasalam Tegalsari, dan PP Manbaul Ulum Muncar masing-masing berupa satu paket peralatan dan perlengkapan usaha percetakan.
"Melalui bantuan ini diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan aset usaha syariah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," tukas Hestu.
Editor : Sandhi Nurhartanto
