Pilwali Surabaya 2020

MWC NU Desak Kepengurusan PCNU Surabaya 2015-2020 Diganti

Penulis : Zain Ahmad
| Selasa, 08 Sep 2020 10:06 WIB

Kegiatan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU di Surabaya

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Setelah Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya, kali ini giliran Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se Surabaya juga mendesak PWNU Jawa Timur dan PBNU segera mengganti kepengurusan PCNU Surabaya periode 2015-2020.

Tuntutan MWC NU se Surabaya itu sebagai bentuk kritikan atas viralnya video nonton bareng (nobar) pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilwali Surabaya 2020 di Kantor PCNU, pada Rabu (2/9/2020) lalu.

"Bagaimana pun alasannya, itu tidak boleh. Jangankan di dalam kantor, di depan kantor sendiri, kalau sudah kelihatan itu kantor jamiyah Nahdlatul Ulama, jangan sampai dijadikan tempat transaksi politik," ujar Mustasyar NU Cabang Surabaya, KH Ahmad Dzul Hilmi, Senin (7/9/2020) malam.

"Ini yang kami prihatinkan karena mereka sudah terlalu masuk ke dalam. Padahal dulu sangat ketat sekali. Jangan sampai NU itu tercoreng gara-gara dukung mendukung ini. Gara-gara politik praktis," tambah Kiai Dzul Hilmi.

Ditanya terkait langkah ke depannya akan seperti apa, kiai yang juga mantan Rais Syuriah PCNU Surabaya periode 2010-2015 itu mengatakan bahwa akan membentuk tim investigasi.

"Mungkin nanti wilayah sendiri, ada yang tahu, ada yang sudah melaporkan. Jadi wilayah NU sendiri akan mengadakan membentuk tim investigasi. Setelah itu akan diusulkan ke PWNU. Karena PWNU yang berhak untuk menggantikan atau membekukan," jelasnya.

"Pokoknya masalah kebijakan-kebijakan masalah kepengurusan itu nanti PWNU yang memutuskan. Sehingga PWNU hanya melakukan investigasi," imbuhnya.

Kiai Dzul Hilmi menegaskan bahwa pertemuan malam ini bertujuan untuk segera bisa menggantikan kepengurusan yang ada dengan kepengurusan yang lebih bagus lagi.

"Tujuannya itu supaya tidak sampai mencemarkan nama NU," tegasnya.

"Jadi, NU itu bukan organisasi politik, tapi organisasi masyarakat. Jadi membebaskan mendukung siapa saja, asalkan jangan melibatkan NU. Kalau orang-orang NU ya harus mendukung, harus meramaikan pemilihan itu. Jangan sampai tidak mau milih. Enggak. Ini kan masalahnya jamiyah NU jangan sampai terlibat. Kalau ada apa-apa NU-nya yang kena. Itu. Kalau masalah pribadi silahkan. Di luar tapi," papar Kiai Dzul Hilmi.

Sebelumnya Ketua Forum Kader NU Surabaya Miftah Jauhari mengatakan, kecaman yang dilayangkan oleh pihaknya bukan semata-mata hanya karena aktivitas nobar saja. Melainkan juga adanya dugaan afiliasi politik antara PCNU Surabaya dengan salah satu paslon Pilkada Surabaya 2020.

"Beredarnya video euforia beberapa pengurus PCNU terkait kegembiraan yang berlebihan pada saat pengumuman hasil rekom cawali-cawawali oleh PDIP kepada Eri-Armuji," ujarnya.

Kegembiraan yang diluapkan dan direkam dalam video itu pun disesalkan oleh kader NU di Surabaya. Miftah menyebut ada yang prihatin sekaligus malu. Sebab, Kantor PCNU Kota Surabaya telah dijadikan aktivitas politik praktis.

"Dari situ ada komunikasi beberapa kader mulai IPNU, Ansor, NU ranting kecamatan kota untuk segera merapatkan dan membuat Forum Kader NU Surabaya," katanya.

Forum Kader NU Surabaya, lanjut Miftah, mengutuk keras tindakan PCNU Surabaya, menyesalkan dan mengecam adanya peristiwa politik di Kantor PCNU Surabaya. Mereka menyayangkan adanya dugaan transaksi politik terkait rekomendasi PDIP.

"Karena ada capture bahwa Rais Syuriah KH Mas Sulaiman Nur membubuhkan tanda tangan merekom Eri jadi calon wali kota PDIP," ungkapnya.

Forum Kader NU juga mengimbau seluruh kader supaya menyelamatkan kantor NU dan meminta PWNU Jatim serta PBNU segera membekukan kepengurusan PCNU Surabaya 2015-2020.

"Pernyataan ini kami kirim ke PWNU (Jatim). Rekaman (video) itu lampiran, tapi secara personal pengurus PWNU sudah tahu, kemudian pelangaran norma ini akan kami susun," tambah Miftah.

KH Ahmad Dzul Hilmi