Sabtu, 13 Jun 2026 13:25 WIB

Pilwali Surabaya 2020

Eri Cahyadi Seharusnya Mencontoh Mujiaman

Kegiatan politik di Taman Harmoni Surabaya (Foto: Istimewa)
Kegiatan politik di Taman Harmoni Surabaya (Foto: Istimewa)

jatimnow.com - Taman Harmoni Keputih dipilih menjadi tempat kegiatan politik PDI Perjuangan (PDIP) usai pengumuman rekomendasi bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada Rabu (2/9).

Dipilihnya Taman Harmoni, taman yang dibangun Pemkot Surabaya menggunakan APBD itu oleh PDIP mendapat kritikan. Selain dari anggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i, juga Coruption Watch Indonesia atau SCWI.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Berawan

Koordinator SCWI, Hari Cipto Wiyono mengatakan, penggunan aset negara sebagai tempat kegiatan politik atau penyerahan rekomendasi oleh PDIP itu jelas menyalahi aturan. Menurutnya hal itu mengarah ke penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Sudah sangat jelas menyalahgunakan wewenang. Aset negara berupa Taman Harmoni yang punyanya Pemkot Surabaya tidak boleh untuk tempat politik," kata Hari, Jumat (5/9/2020).

Hari menegaskan, selain menggunakan fasilitas negara, Eri Cahyadi masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang saat itu belum mengundurkan diri pada saat menerima rekomendasi di Taman Harmoni.

"Waktu terima rekom, Pak Eri belum mengundurkan diri. Dalam undang-undang ASN dia sudah layak dapat sanksi," jelasnya.

Menurutnya, selain menabrak Undang-undang No 5/2014 tentang ASN,  Eri secara etika dinilai tidak memiliki jiwa ksatria.  Dia dalam posisi abu-abu, antara sebagai ASN dan politisi.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Cerah Berawan

"Dia kan setengah ASN, setengah politisi. Mana ada ASN yang daftar sebagai calon wali kota belum mengundurkan diri selain Eri," ucapnya.

Seharusnya, lanjut Hari, kalau Eri berhasrat maju dalam Pilwali Surabaya 2020, maka jauh sebelum rekomendasi turun sudah mengundurkan diri.

Hari menyebut keputusan Mujiaman Sukirno mundur dari Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebelum terjun ke pilwali sebagai langkah yang tepat. Dan itu bukti Mujiaman orang yang memegang teguh etika.

"Pak Mujiaman mundur itu sebagai langkah yang bernilai etika tinggi. Itu seorang yang gentle. Jadi Pak Mujiaman sudah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Cerah Berawan

Masih kata Hari, karena telah melanggar aturan Undang-undang ASN dan tidak memiliki etika yang baik, Eri tidak layak dipilih dalam Pilwali Surabaya yang berlangsung pada 9 Desember mendatang.

"Jika mengawali saja sudah banyak menyalahi aturan yang ada dan tidak memegang teguh etika, maka dalam proses selanjutnya, dia bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mewujudkan ambisinya mendapatkan kursi kekuasaan di Surabaya," tegasnya.

"Dan ini rawan menggunakan uang rakyat karena diback up oleh Bu Risma (Tri Rismaharin Wali Kota Surabaya). Maka ini calon tidak layak dipilih warga Surabaya," imbuh dia.

Editor : Narendra Bakrie
Berita Terbaru

Mandi Bareng Teman, Pelajar Sragen Tewas Tenggelam di Bengawan Solo Ngawi

Jasad korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada radius sekitar 50 meter dari titik awal ia dilaporkan tenggelam di kawasan Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan.

Penyegaran Organisasi, Kasat dan Kapolsek Probolinggo Dimutasi

Kapolres mengajak seluruh jajaran Polres Probolinggo untuk terus menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai Presisi.

Melawan Saat Ditangkap, Dua Pembobol Toko Bangunan Tulungagung Didor

Pelaku diketahui merupakan komplotan pembobolan toko lintas kota dan provinsi.

Cuaca Akhir Pekan Jatim: 4 Daerah Diminta Waspada Hujan Lebat

Peta peringatan dini ini merepresentasikan nilai akumulasi curah hujan harian paling tinggi dalam skala satu kabupaten atau kota.

Gol Larin Selamatkan Kanada dari Kekalahan Saat Melawan Bosnia-Herzegovina

Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 di laga pembukan grup B Piala Dunia 2026.

Imigrasi Surabaya Sebar 400 Akun APOA untuk Awasi Orang Asing

Imigrasi Surabaya memperkuat pengawasan orang asing melalui APOA dengan 400 akun aktif dan melibatkan hotel, kampus, hingga perusahaan.