Rabu, 22 Jul 2026 11:51 WIB

Program Jatim Amanah Gratiskan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Launching Program Jatim Amanah
Launching Program Jatim Amanah

jatimnow.com - Program Jatim Amanah diluncurkan Gubernur dan Wagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Elestianto dalam pelaksanaan 99 hari kerja pertama.

"Salah satu konsentrasi kami ke depan memberikan bantuan hukum pro bono atau gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang mengalami masalah hukum," ujarnya saat Launching Program Jatim Amanah, Bidang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Expose 99 Hari Pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/5).

Baca Juga: Gubernur Khofifah Rotasi 6 Pejabat Pemprov Jatim, Ini Susunannya

Saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Jatim. Tercata sekitar 61 OBH dan LBH di Jatim yang sudah terakreditasi.

"Dengan adanya sinergi antara OBH, LBH, Kabag Hukum Kab/Ko dan Kabiro Hukum Pemprov Jatim, bisa memberikan percepatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu secara gratis," ujarnya.

LBH dan OBH menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memetakan secara detail titik mana yang bisa dilakukan intervensi. Sebagai contoh bisa diketahui kasus apa yang sering terjadi. Pada saat seperti itu pendampingan pendampingan yang dilakukan, baik oleh pihak maupun LBH atau OBH bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota se Jawa Timur.

Khofifah mengusulkan, dengan terpetakan kasus kasus hukum tersebut, bisa dibangun posko bersama. Fungsinya adalah memberikan fasilitas dan layanan bantuan hukum. Posko tersebut juga bertujuan untuk mempermudah para masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Baca Juga: Misi Dagang Jatim-Riau Naik 3 Kali Lipat, Transaksi Tembus Rp 1 Triliun

"Posko tersebut merupakan bagian dari fasilitas dan layanan bantuan hukum yang wajib diketahui masyarakat yang diakses secara gratis. Di dalamnya nanti juga ada asosiasi advokat yang siap memberikan layanan hukum," ucapnya.

Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat bisa mengakses program ini, perlu pembahasan yang detail. Salah satunya melalui rapat koordinasi yang membahas tentang plan action ,dan pemetaan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

"Kemudian baru bisa dilakukan pendampingan oleh siapa, dan sasaran yang lebih luas. Yang terpenting adalah kemudahan mengakses bantuan hukum di masa mendatang," tukasnya.

Baca Juga: Khofifah Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga melalui Kehadiran Ayah

 

Editor : Sandhi Nurhartanto
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.