jatimnow.com – Ratusan petani tembakau Bondowoso menandai awal musim tanam 2026 dengan semangat kebersamaan. Dalam seremoni Tanam Raya di Desa Mengok, Kecamatan Punjer, mereka menabur benih varietas unggul lokal Kasturi dan Maesan, sekaligus menyuarakan keresahan atas rancangan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso, M. Yasid, menyebut aturan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan bibit unggul tembakau Bondowoso, Maesan I dan II, yang memiliki kadar nikotin rata-rata 4-6 persen.
Baca juga: Petani Tembakau Terhimpit, Gus Lilur Dorong Industri dari Bawah
"Jika regulasi ini disahkan, tembakau yang kami tanam bisa tidak terserap pabrik. Dampaknya langsung ke kesejahteraan petani dan ekonomi Bondowoso,” ujar Yasid.
Ia menambahkan, ada sekitar 5.000 petani bergantung pada ekosistem pertembakauan dengan luas tanam mencapai 8.424 hektare.
Dalam acara bertajuk Menanam Harapan, Mengawal Kedaulatan Tembakau di Tengah Badai Regulasi, para petani juga mendeklarasikan penolakan terhadap rancangan pembatasan nikotin dan tar.
Mereka menuntut dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan serta meminta akses pupuk berkualitas, teknologi tepat guna, dan sarana prasarana pertanian yang memadai.
Baca juga: Barong Grup Siap Ubah Nasib Petani Tembakau Lewat Ekspor
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa regulasi tembakau bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga terkait dinamika ekonomi politik global.
"Tembakau itu urat nadi. Ada 5 ribu petani yang hidup dari tembakau, bahkan jumlahnya bisa 4-6 kali lipat jika menghitung masyarakat lain yang terlibat,” kata Bupati.
Ia menekankan, kebijakan daerah harus melindungi petani sebagai produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian.
Baca juga: Pembatasan Nikotin - Tar Pada Tembakau Bikin Petani di Jatim Bingung
Fokus pemerintah kabupaten, lanjutnya, adalah memperkuat akses pasar tembakau lokal, menjaga budaya, menstabilkan harga, serta memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kesejahteraan petani dan buruh tani.
"Prinsipnya, beban perubahan kebijakan tidak boleh ditanggung oleh kelas pekerja pertanian,” tegasnya.
Editor : Ni'am Kurniawan