DPRD Bangkalan Putuskan JHT Perangkat Desa Tak Wajib

jatimnow.com - Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa menjadi polemik. Akhirnya, DPRD Bangkalan memutuskan bahwa hal tersebut tak lagi wajib.

Dalam rapat yang dihadiri para kepala desa, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bapenda, dan BPKAD, muncul berbagai pandangan terkait kewajiban dan beban anggaran yang ditimbulkan.

Baca Juga: 1.900 Petugas Sensus Ekonomi Surabaya Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menegaskan bahwa JHT bersifat opsional berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022. Sehingga kepesertaan dikembalikan ke masing-masing kemampuan keuangan desa.

"Kami sepakat mengembalikan keputusan ini kepada masing-masing desa. Karena JHT ini memberatkan alokasi Dana Desa (ADD) sehingga desa hanya wajib mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," ujarnya, Jumat (10/1/2025).

Rosi mengatakan dalam penerapan aturan itu ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dan DPMD kurang melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Sehingga informasi yang diterima masing-masing desa tidak utuh.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Perluas Perlindungan Pekerja BPU

"Keputusan seperti itu mestinya disampaikan sampai clear ke bawah. Sehingga tidak ada polemik semacam ini," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Bangkalan, Soni, menyatakan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mendukung program-program desa.

Baca Juga: Ratusan Siswa TITL SMKN 5 Surabaya Terlindungi JKK dan JKM

"Selama ini desa terlalu bergantung pada transfer ADD dan Dana Desa (DD). Harapan kami, desa bisa mulai mencari sumber pendapatan mandiri," pungkasnya.

 

Editor : Zaki Zubaidi

URL : https://jatimnow.id/baca-74620-dprd-bangkalan-putuskan-jht-perangkat-desa-tak-wajib