Minggu, 26 Jul 2026 20:29 WIB

7 OPD Dipanggil DPRD Jombang, Oh Ternyata Ini Penyebabnya

Rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jombang dengan sejumlah OPD. (Foto: Elok Aprianto/jatimnow.com)
Rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jombang dengan sejumlah OPD. (Foto: Elok Aprianto/jatimnow.com)

jatimnow.com - Tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, dipanggil Komisi C DPRD setempat. Yakni, Dinas Perkim, PUPR, Bappeda, DLH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum dan DPMD.

Anggota Komisi C DPRD Jombang, Achmad Tohari mengatakan, agenda rapat dengar pendapat ini, untuk mengevaluasi kinerja masing-masing OPD. Terutama dinas teknis yang mempunyai banyak kegiatan proyek.

Baca Juga: Tambakberas Kebut Persiapan Muktamar ke-35 NU, Siap Sambut 6.000 Muktamirin

"Saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan rapat karena pimpinan ketua komisi berhalahan datang. Yang jelas intinya hearing tadi untuk mengevaluasi kinerja OPD," ungkapnya, Jumat (3/2/2023).

Ia menyebut lantaran kinerja yang kurang maksimal di masing-masing OPD. Tahun ini Kabupaten Jombang tidak mendapat anggaran dana insentif daerah (DID). Tentu hal ini sangat mempengaruhui APBD Jombang.

"Memang ada beberapa daerah yang dana dari pusat itu (DID) nihil salah satunya Jombang," katanya.

Ia merinci, ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Jombang tidak mendapatkan DID. Diantaranya, penyerapan anggaran terlambat.

"Ada juga RTH dan sanitasi lingkungan yang dinilai masih kurang memenuhi persyaratan. Sehingga ini mempengaruhinya," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Jombang, Nganjuk dan Kediri Lobi Pusat Terkait Rencana Flyover Mengkreng

Ia menegaskan, dana DID ini merupakan dana yang sebenarnya diandalkan seperti dana DAK, DAU, BK dan Blokgrand.

"Padahal anggaran ini bisa mencapai Rp80 miliar. Sehingga postur APBD kita berkurang," ucapnya.

Untuk itu, pihkanya mendorong OPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Terlebih lagi, tahun kemarin banyak proyek yang molor.

Baca Juga: Besut Mudik ke Jombang, Mencari Roh Dialektika di Tanah Para Pemikir

"Dari catatan kami pada Juli kemarin serapan APBD masih 24 persen padahal seharusnya 40 persen," paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila ada kegiatan proyek yang serapan anggarannya besar. Maka harus segera direalisasikan. Jangan sampai kembali ada proyek yang molor.

"Kami mendorong percepatan kinerja. Sehingga tahun depan tidak terjadi seperti sekarang," pungkasnya.

Editor : Zaki Zubaidi
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.