Fraksi Gerindra Ajak BUMN Kolaborasi Entaskan Kemiskinan di Pinggiran Jatim
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Rabu, 15 Jun 2022 10:51 WIB
Surabaya - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim) Muhammad Fawait mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berkontribusi mengentaskan kemiskinan di wilayah pinggiran. Sebab daerah di sekitar perkebunan itu selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan.
"BUMN juga punya tanggung jawab moral dalam usaha pengentasan kemiskinan di sekitar daerah perkebunan. Saya kira ini sesuai visi presiden, yakni membangun Indonesia dari pinggiran," ucap Fawaid, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: SIG Salurkan Sapi dan Kambing Kurban hingga Papua Barat
Memang sedikit banyak BUMN telah mengucurkan beberapa bantuan melalui CSR. Namun hanya terkesan sporadis dan tak berkelanjutan. Sehingga terkesan seperti perusahaan swasta yang hanya berorientasi pada pengguguran tanggung jawab, bukan misi sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingin BUMN berpikir out of the box. Selama ini BUMN mengeksplorasi potensi kekayaan alam untuk kontribisi APBN. Tapi masyarakat di sekitar perkebunan justru hidup miskin. Ini khan sebuah paradoks," imbuh Bendahara DPD Gerindra Jatim itu.
Baca Juga: Proyek Rp1,4 T SIG Tuntas, Kapasitas Ekspor Tembus 1 Juta Ton
Fawaid mengungkapkan, kebutuhan masyarakat di sekitar perkebunan adalah pemberdayaan usaha secara mandiri. Contohnya dengan menyewakan lahan tidur untuk bisa disewa dan digarap secara mandiri. Dengan perjanjian secara legal melalui koperasi atau lembaga lainnya.
Jadi dari keuntungan sewa melalui koperasi, perbantuan dari BUMN bisa sangat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih jika keuntungan dari Kerja Sama Operasional (KSO) bisa diperbantukan untuk membangun fasilitas kesehatan (puskesmas/klinik), fasilitas pendidikan (sekolah) dan fasilitas ekonomi (pasar).
Baca Juga: Gerindra Tak Berikan Bantuan Hukum Bagi Gatut Sunu Wibowo
"Tiga kebutuhan mendasar dan utama masyarakat itu adalah fasilitas kesehatan, sekolah dan pasar. Itu semua bisa dipenuhi lewat KSO antara BUMN dengan masyarakat sekitar perkebunan. Selama ini KSO lebih banyak dilakukan dengan masyarakat luar, bahkan pekerjanya pun berasal dari luar area perkebunan, sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat sekitar," tandas Fawaid.
Editor : Sofyan Cahyono
