Dikawal Brimob, 34 Napi Risiko Tinggi di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan
- Penulis : Farizal Tito
- | Senin, 29 Nov 2021 12:31 WIB
Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memiliki risiko tinggi ke Lapas super maximum security atau Nusakambangan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono menjelaskan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan jajarannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan. Pemindahan tersebut dilakukan sejak Sabtu dan Minggu (27-28/11) kemarin.
Baca Juga: Brimob Polda Jatim Siagakan Personel dan Alsus SAR Antisipasi Karhutla
Sebelum ke Nusa Kambangan, para WBP dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit. Para WBP dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, 5 petugas Lapas I Madiun dan 1 peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun.
"Tim dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar. Mereka dipindahkan dengan menggunakan armada bus pariwisata 60 tempat duduk. Kemarin sekitar 22.00 WIB, para WBP diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," jelas Krismono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/11/2021).
Para WBP tersebut berasal dari berbagai lapas/ rutan di Jatim. Diantaranya Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya. Sebanyak 26 diantaranya merupakan WBP kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum.
Baca Juga: Warga Binaan di Lapas Tulungagung Pelihara Domba, Jumlahnya Capai Ratusan Ekor
"Mereka dipindahkan ke lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Tepatnya ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar (22 WBP) dan Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan (12 WBP)," ujarnya.
Pemindahannya, lanjut Krismono berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08 - 1516 Tanggal 11 November 2021 dan Nomor PAS -PK.01.05.08 - 1590 Tanggal 22 November 2021.
Baca Juga: Program Integrasi Berdampak Signifikan Tekan Overkapasitas di Lapas Blitar
"Kantor Wilayah sebelumnya telah menginvetarisir dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," ungkapnya.
