PTM Surabaya Berlangsung, DPRD: Jangan Ada Klaster di Sekolah

jatimnow.com - Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan memastikan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di setiap sekolah jenjang SD dan SMP dimulai Senin (6/9).

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta semua berdisiplin tinggi mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Baca Juga: Catatan Kritis DPRD Surabaya di Moment HJKS ke 733

Semaksimal mungkin potensi kerumunan harus dihindari. Apalagi kegiatan ini menyangkut aktivitas anak-anak. Begitu PTM serentak digelar, tidak mudah mengatur anak usia SD dan SMP.

"Semua wajib patuh prokes. Semua pakai masker dobel kalau bisa. Pastikan fasilitas pendukung mulai lay out tempat duduk kelas hingga tempat cuci tangan tersedia dan bisa digunakan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dalam siaran pers ke redaksi, Rabu (1/9/2021).

Politisi perempuan PKB ini mendukung jika dilakukan asesmen ulang untuk semua sekolah. Meski sebelumnya sudah banyak sekolah yang sudah di-asesmen Satgas Covid, tetap perlu dilakukan penilaian ulang agar siap digunakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah.

Dindik Surabaya memastikan bahwa kegiatan belajar di sekolah tersebut adalah PTM terbatas. Tidak semua siswa masuk sekolah. Dibatasi 25 persen setiap sekolah.

Laila mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya menyiapkan segala sarana dan prasarana serta aturan sebelum pelaksanaan PTM.

Satgas Covid-19 Kota Surabaya harus melekat memonitor setiap aktivitas PTM tersebut. Selanjutnya harus dievaluasi.

"Saya juga minta harus ada Satgas Mandiri di setiap sekolah. Mereka diberi tugas khusus menyiapkan segalanya di sekolah agar aman dari penyebaran covid. Mereka juga mengawasi, menegur, dan memberi sanksi jika ada yang melanggar di sekolah," kata Laila.

Pimpinan DPRD Surabaya ini juga mengingatkan bahwa banyak gedung sekolah di Surabaya juga dijadikan Rumah Sehat.

Tempat isolasi mandiri terpusat di setiap wilayah. Saat hendak masuk PTM, sekolah-sekolah itu harus dipastikan steril dan aman. Tidak menjadi penyebar covid.

Laila yakin dengan sterilisasi dan penyemprotan berkala, Rumah Sehat sekolah aman. Hanya perlu sosialiasi dan pemahaman bahwa ruangan itu aman. Namun tidak dipungkiri bahwa akan berdampak psikologis masyarakat.

Baca Juga: APBD Surabaya Rp12,7 Triliun, Difabel Desak Perda Perlindungan

Sementara itu, sejumlah ketentuan digelarnya PTM harus diperhatikan. Di antaranya, zona wilayahnya. Kemudian terkait vaksinasi terutama untuk guru dan murid di atas 12 tahun (SMP). Persetujuan orang tua bisa memilih PTM atau tidak tanpa ada diskriminasi.

Selain itu, maksimal 2 jam tatap muka dan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan. Namun Surabaya memastikan bahwa saat PTM terbatas hanya dibatasi 25 persen dari kapasitas ruangan.

Politisi perempuan ini mengingatkan jangan sampai ada pelaksanan PTM menjadi klaster baru. Mengingat rentannya potensi penyebaran di sekolah. Apalagi saat ini belum semua siswa dan guru dan tenaga kependidikan divaksin.

"Saya bisa memahami betapa kangennya anak-anak kita ingin sekolah. Kangen kelasnya, guru, dan teman. Hampir dua tahun tidak belajar di sekolah. Otang tua juga jadi ribet mendampingi anak. PTM tentu dinantikan. Tapi semua tidak ingin PTM jadi klaster baru," tandas Laila.

Sebagaimana data yang dilansir dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya, masih ada sekitar 80.000 guru dari total guru sekitar 120.000 di Surabaya yang masih belum tervaksin Covid-19.

Sedangkan bagi pelajar baik SD maupun SMP rata-rata yang belum mendapat vaksin masih di atas 50.000 anak.

Baca Juga: Cara Politisi Gerindra Surabaya Berbagi Kebahagiaan dengan Ojol Moment Idul Adha

Pengamat Pendidikan, Martadi menyebut Surabaya bisa menggelar PTM namun yang harus diperhatikan adalah kesiapan sekolah.

Meskipun Surabaya kota yang paling siap menggelar PTM. Simulasi PTM juga beberapa kali digelar dengan asesmen satgas Covid.

Harus memastikan SOP prokes di sekolah agar anak (siswa) maupun guru disipilin dalam penerapan prokes. Selain itu harus ada rekomendasi dari satgas Covid. Juga persetujuan orang tua wali murid.

"Yang tidak boleh luput dari perhatian justru kegiatan siswa. Terutama saat berangkat dan kepulangan mereka dengan siapa dan naik apa. Sekolah harus memastikannya," kata Martadi. (ADV)

 

Editor : Redaksi

URL : https://jatimnow.id/baca-37536-ptm-surabaya-berlangsung-dprd-jangan-ada-klaster-di-sekolah